MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang benar-benar substansial, bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ruang strategis untuk memastikan program pembangunan yang dirancang pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Aliyah saat membuka Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota pada RKPD Kota Makassar dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (6/1/2026).
Aliyah menilai, kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan sejak tahapan awal, terutama melalui Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjalankan proses tersebut secara serius, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil warga.
“Musrenbang harus menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara jujur dan objektif. Dari sanalah kita memastikan program yang disusun benar-benar terukur, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata,” ujar Aliyah.
Ia menegaskan bahwa setiap program pembangunan yang dirancang pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, aparatur pemerintah dituntut bekerja dengan integritas, loyalitas, dan kekompakan dalam menjalankan amanah pembangunan.
“Program yang kita susun bukan sekadar dokumen, tetapi wujud tanggung jawab kita sebagai aparatur negara kepada masyarakat Kota Makassar,” tegasnya.
Dalam arahannya, Aliyah juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang harus selaras dengan sistem perencanaan nasional.
Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial perlu diterapkan agar pembangunan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Ia menyebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki peran penting sebagai pedoman pembangunan tahunan dan harus sinkron dengan RPJMD serta rencana strategis masing-masing perangkat daerah.
Seluruh tahapan penyusunan RKPD dan Renja OPD juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Perencanaan yang berkualitas adalah kunci agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Aliyah turut mengingatkan pentingnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun berjalan. Evaluasi berkala dinilai krusial untuk memastikan setiap program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan dan mampu menjawab persoalan di lapangan.
Menutup sambutannya, Aliyah menginstruksikan para camat untuk memastikan pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan berjalan optimal sesuai jadwal.
Ia juga meminta perangkat daerah teknis hadir dan terlibat aktif dalam Musrenbang kelurahan yang akan berlangsung pada 8–15 Januari 2026, serta Musrenbang kecamatan pada 19–28 Januari 2026.
“Seluruh tahapan perencanaan ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh, agar program pembangunan yang dihasilkan benar-benar berdampak dan sejalan dengan visi jangka panjang pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.
Kegiatan orientasi tersebut diikuti oleh jajaran organisasi perangkat daerah, camat, serta lurah se-Kota Makassar sebagai bagian dari proses awal penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2027. (*)
