JAKARTA — Upaya mempercepat terwujudnya Provinsi Luwu Raya kian menunjukkan keseriusan. Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) bersama Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya resmi meresmikan sekretariat perjuangan di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).
Peresmian sekretariat ini menjadi penanda dimulainya fase baru perjuangan pemekaran, dengan fokus pada penguatan konsolidasi nasional, intensifikasi lobi ke pemerintah pusat, serta pemantapan strategi advokasi kebijakan.
Kegiatan tersebut dihadiri Yang Mulia Datu Luwu ke-40, H. Andi Maradang Mackulau, S.H., Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar, S.H., Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail, S.T., MMA, perwakilan DPRD Tanah Luwu, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Datu Luwu menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan tanggung jawab kolektif yang berakar pada sejarah panjang Tanah Luwu.
“Perjuangan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tanah Luwu memiliki kontribusi besar dalam sejarah bangsa. Karena itu, kami merasa terpanggil untuk terus mengawal aspirasi masyarakat hingga terwujud,” ujar Andi Maradang Mackulau.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan perjuangan.
“Dengan kebersamaan dan tekad yang kuat, insyaallah cita-cita ini dapat kita capai bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, menyatakan bahwa peresmian sekretariat di Jakarta menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar gerakan pemekaran di tingkat nasional.
Menurutnya, keberadaan sekretariat di ibu kota akan memudahkan koordinasi dengan kementerian, DPR RI, serta lembaga negara lainnya.
“Sekretariat ini akan menjadi pusat konsolidasi warga Luwu Raya di perantauan, sekaligus basis komunikasi resmi dengan pemerintah pusat,” kata Arsyad.
Ia menegaskan, KKLR siap menggerakkan seluruh potensi sosial masyarakat Luwu Raya untuk mendukung percepatan pemekaran.
“Kami gaspol perjuangan ini, tentu dengan cara-cara yang konstitusional, santun, dan bermartabat,” tegasnya.
Ketua BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, menambahkan bahwa sekretariat tersebut akan difungsikan sebagai pusat penguatan administrasi, kajian akademik, dan advokasi regulasi.
Menurut Darwis, salah satu fokus utama ke depan adalah penyempurnaan dokumen kelayakan serta penguatan argumentasi teknokratis sesuai regulasi pemekaran daerah.
“Semua tahapan akan kami jalankan secara profesional, transparan, dan berbasis data. Ini penting agar perjuangan Luwu Raya memiliki landasan yang kuat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar pemekaran wilayah, melainkan strategi mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretariat BPP DOB dan KKLR di Pejaten dirancang sebagai pusat informasi, konsultasi masyarakat, serta ruang koordinasi lintas kabupaten/kota di wilayah Luwu Raya.
Keberadaan sekretariat ini diharapkan dapat mempercepat proses komunikasi antara pejuang pemekaran dengan pemerintah pusat, sekaligus memperkuat dukungan politik dan sosial.
Dengan penguatan kelembagaan di Jakarta, KKLR, Datu Luwu, dan seluruh elemen masyarakat Luwu Raya optimistis perjuangan pembentukan provinsi baru dapat segera memasuki tahap yang lebih konkret sesuai mekanisme perundang-undangan. (*)
