JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR Komisi XII, Eddy Soeparno, mengapresiasi keterbukaan dan akuntabilitas PT Vale Indonesia Tbk dalam menjalankan industri pertambangan, khususnya agenda hilirisasi nikel nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Eddy usai PT Vale menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, yang membahas perkembangan proyek, kepatuhan operasional, serta rencana kerja perusahaan.
“Dari paparan yang disampaikan, PT Vale sangat terbuka dan gamblang, baik terkait hilirisasi, smelter, maupun program yang dijalankan. Semuanya sesuai jadwal dan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya,” ujar Eddy dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/2/2026).
Menurut Eddy, keterbukaan informasi yang ditunjukkan PT Vale mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola industri pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.
Dalam forum RDP tersebut, PT Vale juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk MIND ID selaku holding, atas pembinaan dan pengawasan terhadap sektor pertambangan nasional.
Eddy menjelaskan, Komisi XII saat ini tengah memfokuskan pembahasan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Vale tahun 2026 yang dinilai perlu percepatan guna mendukung kelancaran hilirisasi.
Saat ini, alokasi RKAB yang diberikan baru sekitar 30 persen dari kebutuhan produksi untuk mendukung proses hilirisasi.
“Kami memahami kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga nikel. Namun, di sisi lain, kebutuhan bahan baku untuk hilirisasi menjadi terhambat,” ungkap Eddy.
Ia menilai, keterbatasan RKAB berpotensi memperlambat produksi, padahal PT Vale telah menunjukkan komitmen nyata dalam pengembangan industri hilir.
Karena itu, Eddy menyatakan dukungan agar perusahaan yang serius menjalankan hilirisasi memperoleh kelonggaran alokasi RKAB.
“Kami mendorong agar perusahaan yang sudah melaksanakan hilirisasi diberikan RKAB lebih optimal. Jangan dipukul rata, karena setiap perusahaan memiliki komitmen dan kesiapan yang berbeda,” tegasnya.
Menurut Eddy, dalam kasus PT Vale, persoalan RKAB bukan disebabkan oleh pelanggaran atau ketidakpatuhan.
“Ini murni soal penataan harga nikel. Bukan masalah kepatuhan. PT Vale sudah menjalankan kewajibannya dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi XII akan melanjutkan pembahasan RKAB PT Vale bersama Kementerian ESDM guna mencari solusi yang adil bagi industri dan negara.
“Kami akan minta masukan langsung dari Menteri ESDM agar penataan RKAB ini tidak menghambat investasi dan hilirisasi,” katanya.
Eddy juga memastikan tidak ada kegaduhan di masyarakat terkait persoalan RKAB PT Vale. Seluruh proses, kata dia, masih berjalan dalam koridor koordinasi antar lembaga.
“Tidak ada masalah besar. Hanya soal RKAB, dan itu sedang kami komunikasikan,” pungkasnya.
Sementara itu, PT Vale Indonesia menegaskan bahwa dialog terbuka dan berbasis data dalam forum RDP merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola dan keberlanjutan industri.
Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, menyatakan perusahaan berkomitmen mendukung hilirisasi nikel nasional, termasuk melalui pengembangan proyek pengolahan lanjutan dan integrasi ke rantai nilai industri kendaraan listrik.
“Operasional eksisting di Sorowako dan fasilitas smelter memperoleh alokasi penuh. Sementara proyek pertumbuhan dilakukan secara bertahap dan terukur. Ini bagian dari tata kelola produksi yang sehat dan patuh regulasi,” ujar Bernardus.
Ia menegaskan, PT Vale akan terus menjaga keseimbangan antara kepatuhan, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi terhadap agenda industrialisasi nasional.
