MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendorong penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang masih mengintai di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Simulasi Bencana Dasar yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bersama Komunitas Kemakmuran Utara Makassar di Jalan Teuku Umar, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Munafri, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dibangun secara kolektif melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga sektor swasta.
“Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan. Pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas harus bekerja bersama, terutama ketika menghadapi cuaca ekstrem atau bencana musiman, agar dampaknya bisa ditekan,” kata Munafri yang akrab disapa Appi.
Ia menekankan bahwa bencana dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Makassar, kata dia, terus memperkuat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pengembangan sistem peringatan dini, pemeliharaan peralatan evakuasi, hingga pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara rutin serta penyediaan logistik kebencanaan.
Appi menilai kegiatan simulasi seperti yang dilaksanakan BPBD Makassar menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya sekaligus melatih respons cepat ketika terjadi situasi darurat.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi bencana tidak selalu berupa gempa bumi atau angin puting beliung. Banyak kejadian yang sebenarnya bisa dicegah melalui langkah sederhana di lingkungan masyarakat.
Misalnya, saluran air yang tersumbat dapat memicu banjir, sementara kondisi rumah yang berada di jalur evakuasi tanpa standar keselamatan juga berpotensi menimbulkan risiko.
“Hal-hal kecil seperti ini harus diperhatikan bersama karena bisa memicu bencana di lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Di Kota Makassar sendiri, beberapa kejadian seperti banjir, genangan air, hingga pohon tumbang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah. Ia mencontohkan kawasan Paccerakkang di Kecamatan Biringkanaya serta beberapa wilayah di Kecamatan Manggala yang kerap terdampak saat curah hujan tinggi.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat perlu memahami prosedur keselamatan, termasuk mengantisipasi bahaya seperti aliran listrik yang terendam air maupun kapan harus melakukan evakuasi.
“Kalau air sudah mencapai batas berbahaya, masyarakat harus tahu kapan waktunya meninggalkan rumah demi keselamatan,” ujarnya.
Appi berharap masyarakat yang mengikuti kegiatan simulasi tersebut dapat memahami protokol kebencanaan sehingga mampu bertindak cepat dan tidak panik saat terjadi keadaan darurat.
Selain simulasi kebencanaan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai aktivitas sosial seperti pasar murah bagi masyarakat serta buka puasa bersama dalam suasana Ramadan.
“Saya mengapresiasi BPBD dan seluruh komunitas yang menyelenggarakan kegiatan ini. Selain memberikan edukasi kebencanaan, kegiatan ini juga menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penguatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di Makassar.
Program ini melibatkan sejumlah kecamatan yang dibagi dalam tiga kawasan kemakmuran.
Pertama, Kemakmuran Utara Makassar yang mencakup lima kecamatan. Kedua, Kemakmuran Selatan Makassar yang meliputi empat kecamatan. Ketiga, Kemakmuran Timur Makassar yang juga terdiri atas empat kecamatan.
Fadli menjelaskan, selain simulasi kebencanaan, program tersebut juga diisi dengan kegiatan sosial seperti buka puasa bersama dan pasar murah bagi masyarakat.
Dalam program ini, BPBD Makassar juga membentuk Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan sekitar 20 relawan dari setiap kelurahan.
Para relawan tersebut akan mendapatkan pelatihan dan pembinaan terkait pengetahuan kebencanaan sehingga mampu melakukan penanganan awal ketika terjadi bencana di wilayahnya.
“Setiap kelurahan ada sekitar 20 relawan yang kami bina. Ketika ada kejadian, mereka bisa langsung turun membantu penanganan awal di lingkungan masing-masing,” jelasnya.
Para relawan ini juga akan dibagi dalam beberapa kelompok kerja agar lebih terorganisasi dalam menjalankan tugas, termasuk menangani persoalan dasar seperti saluran air tersumbat hingga respons awal bencana.
Sebagian besar relawan berasal dari berbagai komunitas masyarakat, mulai dari komunitas penjahit, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga komunitas perikanan.
Dengan latar belakang tersebut, BPBD berharap para relawan tidak hanya aktif dalam penanggulangan bencana, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat secara mandiri.
“Program ini diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam menghadapi dan menanggulangi potensi bencana di lingkungan masing-masing,” tutup Fadli. (*)
