MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperluas implementasi program SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana) sebagai upaya menanamkan budaya sadar dan tangguh bencana sejak usia dini.
Hingga pertengahan 2026, program edukasi kebencanaan tersebut telah menjangkau 18.090 anak di Kota Makassar dan ditargetkan hadir di 100 sekolah hingga akhir tahun.
Penguatan program menjadi salah satu fokus BPBD dalam Forum Riset dan Inovasi Daerah Angkatan II yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Senin (6/7/2026).
Selain meningkatkan kualitas pelaksanaan program, forum tersebut juga menjadi bagian dari persiapan BPBD menghadapi penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. Muhammad Fadli, mengatakan penanggulangan bencana harus mulai bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada respons pascabencana menuju upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Selama ini paradigma penanggulangan bencana lebih banyak berorientasi pada penanganan setelah kejadian. Maka melalui inovasi SALAMA, kami ingin mengubah pendekatan itu dengan membangun kesiapsiagaan sejak usia dini,” ujarnya.
Menurut Fadli, sekolah merupakan ruang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai mitigasi bencana. Ketika anak-anak mengenali berbagai potensi bencana, memahami langkah penyelamatan diri, dan mampu mengambil tindakan yang tepat saat keadaan darurat, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang memiliki budaya keselamatan.
Program SALAMA dikembangkan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan ramah anak.
Materi yang diberikan meliputi pengenalan jenis serta risiko bencana, simulasi evakuasi, penggunaan alat keselamatan, permainan edukatif, hingga penguatan mental dan psikologis melalui metode Hypno-Shield.
Pendekatan tersebut dirancang agar anak-anak tidak hanya memahami teori kebencanaan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat.
Saat ini, SALAMA telah diterapkan di 30 sekolah yang berada di tujuh kecamatan rawan bencana di Kota Makassar. BPBD menargetkan perluasan program ke 100 sekolah sepanjang 2026 sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak peserta didik dan keluarga.
“Target kami bukan sekadar menghadirkan lebih banyak sekolah peserta, tetapi memastikan setiap anak memperoleh pengalaman belajar yang membentuk karakter tangguh, peduli, dan siap menghadapi situasi darurat. Jika budaya ini tumbuh sejak dini, maka ketangguhan masyarakat akan terbentuk secara berkelanjutan,” kata Fadli.
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi SALAMA sebelumnya telah mendapat pengakuan melalui penghargaan Innovative Mayor Award (IMA) 2025.
Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menyempurnakan program agar memberikan dampak yang lebih luas sekaligus menjadi model pendidikan kebencanaan berbasis anak yang dapat diterapkan di berbagai daerah.
Dalam forum yang difasilitasi BRIDA Kota Makassar, BPBD juga memperoleh pendampingan untuk memperkuat substansi inovasi dan penyusunan dokumen pendukung sebagai bagian dari penilaian IGA 2026. Pendampingan tersebut mencakup aspek kebaruan, manfaat, efektivitas, dampak, keberlanjutan, hingga potensi replikasi program.
Tim Inovasi sekaligus Fasilitator Lapangan SALAMA, Nurmadia Syam, mengatakan penguatan dokumentasi tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mampu menunjukkan perubahan nyata yang dihasilkan program.
“Kami ingin memastikan setiap bukti yang disajikan benar-benar merepresentasikan manfaat inovasi bagi masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan kesiapsiagaan anak-anak setelah mengikuti program SALAMA,” ujarnya.
Menurut Nurmadia, penguatan kualitas inovasi diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing dalam penilaian IGA 2026, tetapi juga mendorong SALAMA menjadi model edukasi kebencanaan berbasis anak yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain.
Dengan demikian, upaya pengurangan risiko bencana dapat dimulai dari lingkungan sekolah dan berkembang menjadi budaya masyarakat yang lebih tangguh menghadapi berbagai potensi bencana. (*)
