MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menempatkan hilirisasi sumber daya alam, khususnya sektor mineral dan batu bara (minerba), sebagai salah satu strategi utama untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Melalui pengembangan industri pengolahan, pemerintah berharap potensi sumber daya alam tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebijakan Publik (KKP) 7.1 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Hotel The Rinra Makassar, Senin (6/7/2026).
Forum tersebut mengangkat tema “Strategi Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Mendukung Akselerasi Pencapaian Asta Cita.”
Menurut Jufri, hilirisasi merupakan proses mengolah komoditas mineral menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan atau diekspor. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan kerja baru, hingga mempercepat transfer teknologi.
“Hilirisasi adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah maksimal dari sumber daya alam Sulawesi Selatan dan mewujudkan ekonomi daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sulawesi Selatan memiliki potensi minerba yang sangat beragam, mulai dari nikel, bijih besi, batu bara, batu kapur, granit, pasir silika, marmer, trass, hingga tanah liat yang menjadi bahan baku industri semen dan keramik. Kekayaan sumber daya tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun industri pengolahan yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
Meski sejumlah kawasan industri mulai berkembang, Jufri mengakui sebagian besar komoditas minerba Sulawesi Selatan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah yang diperoleh daerah belum optimal, sementara jumlah industri pengolahan dan pemurnian masih belum sebanding dengan besarnya potensi sumber daya yang tersedia.
Menurutnya, peluang hilirisasi tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas pemurnian nikel (smelter), tetapi juga mencakup pengembangan industri baja nirkarat (stainless steel), baterai kendaraan listrik, baja, semen, marmer, gasifikasi batu bara, hingga petrokimia.
Pengembangan sektor-sektor tersebut diperkirakan mampu meningkatkan nilai ekonomi produk olahan hingga empat sampai sepuluh kali lipat dibandingkan ekspor bahan baku.
Jufri menilai keberhasilan hilirisasi akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Selain meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD), kebijakan tersebut diyakini mampu memperluas kesempatan kerja, mendorong tumbuhnya UMKM pendukung, memperkuat sektor logistik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat penguasaan teknologi industri.
Ia bahkan menargetkan Sulawesi Selatan dapat berkembang menjadi salah satu pusat industri pengolahan mineral di kawasan Indonesia Timur.
Namun demikian, Jufri mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, antara lain sinkronisasi kewenangan, keterbatasan pasokan energi, infrastruktur logistik yang belum terintegrasi, kebutuhan investasi yang besar, peningkatan kompetensi tenaga kerja, hingga kepastian pasokan bahan baku bagi industri.
“Mengatasi tantangan secara terintegrasi adalah kunci keberhasilan hilirisasi mineral di Sulawesi Selatan,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulsel terus mendorong penguatan kawasan industri, percepatan layanan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi investasi, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penguatan data cadangan minerba, serta kolaborasi lintas sektor.
Menurut Jufri, keberhasilan hilirisasi hanya dapat dicapai melalui regulasi yang konsisten, kepastian investasi, dukungan infrastruktur energi dan logistik, tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Hilirisasi bukan hanya mengolah sumber daya, tetapi juga mengolah masa depan Sulawesi Selatan. Melalui langkah ini, kita ingin mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pusat industri hilir minerba yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
