Nasional

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Aturan Baru KKEP

Tim Redaksi
×

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Aturan Baru KKEP

Sebarkan artikel ini
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memberikan keterangan pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memberikan keterangan pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). (Foto: Dok. Antara/Nadia Putri Rahmani)

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru tentang Kode Etik Profesi Polri menjelang pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut memungkinkan perwira berpangkat lebih rendah menjadi anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memeriksa perwira senior.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Regulasi tersebut disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026, beberapa hari sebelum agenda sidang etik Listyo Sigit yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut. Ia bahkan mengakui bahwa rencana sidang etik mantan Kapolri menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Perwira Berpangkat Lebih Rendah Bisa Jadi Anggota Majelis

Perubahan paling mencolok terdapat pada Pasal 42 ayat (3) mengenai komposisi keanggotaan KKEP.

Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar. Namun, Perpol terbaru memperluas ketentuan tersebut.

BACA JUGA:  Polri Tetapkan 11 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla, Tiga Perusahaan Berstatus PMA

Kini, anggota KKEP dapat berasal dari perwira yang berpangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

Perubahan serupa juga diberlakukan terhadap KKEP Banding melalui revisi Pasal 74 ayat (3). Dengan ketentuan tersebut, perbedaan senioritas kepangkatan tidak lagi menjadi penghalang bagi seorang perwira untuk duduk dalam majelis etik yang memeriksa anggota dengan pangkat lebih tinggi.

Mekanisme Sidang dan Masa Patsus Ikut Berubah

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tidak hanya mengubah komposisi majelis etik. Regulasi tersebut juga memuat sejumlah penyesuaian mekanisme persidangan dan penanganan pelanggaran etik.

Pada Pasal 59 ayat (2), sidang KKEP kini dimungkinkan berlangsung dengan kehadiran terduga pelanggar secara langsung maupun melalui media elektronik, sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.

Ketentuan mengenai masa penempatan khusus atau patsus juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya masa patsus dibatasi maksimal 30 hari kerja, aturan terbaru menetapkan batas paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus.

BACA JUGA:  Pemuda Muslimin Indonesia Dukung BNN Larang Vape dalam RUU Narkotika

Selain itu, regulasi baru mengubah ketentuan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam aturan terbaru, anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administratif PTDH.

Sembilan Poin Perubahan dalam Perpol

Secara keseluruhan, terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Salah satu perubahan lainnya menyangkut batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Jika sebelumnya surat panggilan harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, kini batas waktunya menjadi tiga hari kalender sehingga Sabtu dan Minggu ikut diperhitungkan.

Regulasi tersebut juga memperkuat tahapan audit investigasi melalui gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Berbagai perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri.

Sidang Etik Listyo Sigit Menjadi Sorotan

Penerbitan aturan baru ini berlangsung di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang disebut terjadi sejak 2025.

BACA JUGA:  Bukan Hanya Isinya yang Kurang, Polri Juga Temukan Modus Baru dalam Kasus Minyakita

Dalam materi pemberitaan yang menjadi dasar informasi ini, Polri disebut telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dua tersangka, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sementara itu, Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Adapun Slamet Uliandi disebut belum ditempatkan dalam penempatan khusus karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Dengan perubahan komposisi majelis KKEP, sidang etik Listyo Sigit yang berpangkat jenderal bintang empat nantinya tidak harus diperiksa oleh majelis yang seluruh anggotanya memiliki pangkat setara atau lebih tinggi.

Perpol terbaru juga membuka kemungkinan pelaksanaan sidang melalui media elektronik serta mengubah sejumlah ketentuan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik.

Perubahan regulasi tersebut menjadi perhatian karena diterbitkan menjelang salah satu agenda pemeriksaan etik paling menyita perhatian di lingkungan Polri. (*)