MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan kesiapan Sulawesi Selatan menjadi simpul produksi dan distribusi pangan bagi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Kesiapan tersebut ditopang potensi produksi pangan daerah, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok Pangan untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Menurut Fatmawati, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Sejumlah komoditas unggulan yang dihasilkan daerah ini meliputi beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan.
Namun, potensi produksi tersebut perlu ditopang sistem distribusi yang efisien agar pasokan dari daerah surplus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan konektivitas antardaerah dan efisiensi rantai pasok.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.
Infrastruktur dan Kerja Sama Antardaerah Diperkuat
Untuk mendukung kelancaran distribusi pangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan pembangunan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak atau multiyears Tahun Anggaran 2026.
Pembangunan tersebut disertai pengembangan jaringan irigasi untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.
Fatmawati juga menyoroti tantangan distribusi pangan di kawasan Sulampua, terutama keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya logistik angkutan laut.
Kedua persoalan tersebut berpotensi menghambat kelancaran pasokan, menjaga kualitas komoditas, serta memengaruhi keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap GPIPS Sulampua dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperluas kerja sama antardaerah, memperkuat neraca pangan, serta meningkatkan dukungan terhadap sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
“Melalui GPIPS ini kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan,” katanya.
Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel juga terus memperkuat pengendalian inflasi melalui empat kerangka utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Di sisi produksi, Fatmawati mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian melalui program Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah.
Program-program tersebut membantu petani memitigasi dampak kekeringan akibat El Niño dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah risiko perubahan iklim.
Bank Indonesia Perkuat Rantai Pasok Pangan Sulampua
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan di kawasan timur Indonesia.
Pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi kegiatan karena perannya sebagai pintu gerbang distribusi pangan ke berbagai wilayah di kawasan tersebut.
Menurut Thomas, gejolak harga pangan tidak hanya tercermin dalam angka inflasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua yang terdiri atas tiga pilar, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif serta akses pembiayaan perbankan. Karsa Sambung diarahkan pada perluasan kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, dan efisiensi biaya logistik.
Sementara itu, Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan pangan, kerja sama pelaku usaha, sekolah lapang iklim, serta pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.
Thomas juga memaparkan sejumlah praktik yang telah dikembangkan di kawasan Sulampua, di antaranya modernisasi peternakan melalui sistem closed house di Sulawesi Selatan, program Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, serta Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.
“Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Distribusi Efisien untuk Menjaga Harga Pangan
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pangan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koperasi dan fasilitas penyimpanan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Menurut Amran, produksi yang melimpah perlu diimbangi sistem distribusi yang efisien agar petani memperoleh harga yang layak, sementara konsumen tetap dapat membeli pangan dengan harga terjangkau.
Pengembangan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan penguatan koperasi dinilai dapat membantu menyerap hasil panen ketika produksi melimpah, kemudian menyalurkannya kembali saat pasokan berkurang.
Ia juga memaparkan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian, termasuk penyederhanaan penyaluran pupuk, peningkatan produksi pangan, dan pengembangan hilirisasi komoditas untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa kelancaran pasokan merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi pangan.
Tantangan distribusi di kawasan Sulampua, menurutnya, membutuhkan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta BUMN logistik, termasuk Pelindo, Pelni, dan ASDP.
Ia menekankan bahwa penguatan kerja sama antardaerah perlu disertai target terukur, mulai dari volume pasokan dan efisiensi biaya distribusi hingga dampaknya terhadap harga pangan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi disparitas harga antarwilayah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Sulsel Perkuat Peran sebagai Pusat Distribusi Indonesia Timur
GPIPS Sulampua 2026 dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, serta perwakilan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, BUMN, pelaku usaha, dan TPID se-Sulampua.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, dan mengantisipasi risiko iklim yang dapat memengaruhi produksi maupun pasokan.
Bagi Sulawesi Selatan, penguatan konektivitas dan kerja sama antardaerah menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi produksi sekaligus memperluas jangkauan distribusi ke wilayah lain di Indonesia Timur.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha, Sulsel diharapkan semakin mampu menjalankan peran sebagai sentra produksi sekaligus simpul distribusi pangan Sulampua.
Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. (*)
