MAKASSAR – Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027 mulai dibahas melalui dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta sejumlah perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, terutama menyangkut arah kebijakan pengupahan tahun depan.
Andi Sudirman mengatakan, komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu terus dibangun agar proses penetapan upah minimum dapat menghasilkan kesepahaman bersama.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, ia berharap perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh dapat diwujudkan melalui langkah-langkah yang lebih konkret.
Menurutnya, kondisi pekerja dan buruh merupakan salah satu parameter penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan serta kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Penetapan UMP Harus Berbasis Data dan Regulasi
Terkait penyusunan UMP Sulsel 2027, Gubernur menegaskan bahwa seluruh proses harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Data statistik resmi, kata dia, juga menjadi landasan penting dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga dialog secara terbuka dan saling menghormati. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang terukur. Sementara itu, kalangan pengusaha diminta terbuka mengenai kondisi usaha, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel semakin memahami kondisi, kebutuhan, dan aspirasi pekerja maupun serikat buruh sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Melalui dialog tripartit tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap hubungan industrial yang harmonis dapat terus terjaga. Kebijakan pengupahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. (*)
