MAKASSAR – Sembilan fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 ke tahap berikutnya.
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp6,826 triliun.
Kesepakatan itu disampaikan setelah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menerima penjelasan pemerintah dan menyetujui agar pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan.
Meski demikian, sejumlah persoalan teknis masih akan didalami melalui pembahasan di komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Target PAD Naik 3 Persen
Dalam jawaban pemerintah, Fatmawati menjelaskan target PAD Sulsel pada 2027 sebesar Rp6,826 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp200 miliar atau 3 persen dibandingkan target tahun 2026 yang berada di kisaran Rp6,6 triliun.
Empat jenis pajak daerah menjadi penopang utama target tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor ditargetkan menyumbang Rp1,831 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp997,97 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1,457 triliun, dan Pajak Air Permukaan Rp281,28 miliar.
Secara keseluruhan, keempat jenis pajak itu ditargetkan menghasilkan Rp4,568 triliun atau sekitar 66,92 persen dari total PAD 2027.
Untuk mengejar target penerimaan tersebut, Pemprov Sulsel akan melakukan pemutakhiran basis data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, membenahi administrasi perpajakan, serta memperluas kualitas layanan pembayaran nontunai.
Fatmawati mengapresiasi berbagai masukan, pertanyaan, dan catatan fraksi DPRD. Ia berharap proses pembahasan RAPBD dapat berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan kemitraan antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Kami berharap agar proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, mengedepankan semangat kemitraan serta menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Jadi Prioritas
Dari sisi belanja, RAPBD 2027 diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar.
Pada tahap pertama program pembangunan multiyears, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan, Rp220 miliar untuk jaringan irigasi, dan Rp124 miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit regional.
Selain itu, Pemprov Sulsel menyiapkan sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua pada 2027. Pelaksanaan kontrak direncanakan secara bertahap hingga 2029 sesuai kebutuhan.
Secara keseluruhan, belanja modal untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi dalam RAPBD 2027 mencapai Rp1,782 triliun. Pengalokasiannya akan mempertimbangkan kebutuhan prioritas di kabupaten dan kota.
Penanganan jalan provinsi akan difokuskan pada ruas dengan volume lalu lintas harian tinggi, akses menuju sentra pangan dan pasar, konektivitas pelabuhan dan antarkawasan, serta wilayah yang masih terisolasi.
Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh alokasi lebih dari Rp3,3 triliun dan kesehatan lebih dari Rp1 triliun.
Anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, serta penguatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Adapun anggaran kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan akses layanan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Pertanian dan UMKM Turut Mendapat Dukungan
Dukungan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari arah kebijakan belanja daerah.
Program yang disiapkan meliputi peningkatan jaringan irigasi, akses pupuk dan sarana produksi, pembangunan jalan tani, penyediaan sumur pompa, serta pengadaan alat dan mesin pertanian.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemprov Sulsel menyiapkan program pemberdayaan UMKM dan perluasan kesempatan kerja. Bentuk dukungannya antara lain peningkatan kapasitas usaha, bantuan sarana dan prasarana produksi, pelatihan manajemen, fasilitasi sertifikasi halal, serta pengurusan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Fatmawati menegaskan, seluruh alokasi anggaran harus berorientasi pada kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaannya juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Sembilan Fraksi Sepakat Pembahasan Berlanjut
Kesepakatan melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 disampaikan oleh sembilan fraksi DPRD Sulsel, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan.
Ketua DPRD Sulsel, drg. Hj. Andi Rachmatika Dewi, menyimpulkan bahwa jawaban pemerintah pada prinsipnya telah diterima seluruh fraksi.
Sementara itu, sejumlah hal teknis yang masih membutuhkan pendalaman akan dibahas melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
Fatmawati berharap pembahasan bersama DPRD dapat menyempurnakan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar RAPBD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan Sulawesi Selatan.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta kesiapan perencanaan dan penganggaran.
Dengan demikian, program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. (*)
