MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat pelayanan administrasi kependudukan sejak hari pertama kehidupan anak. Melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fasilitas kesehatan, bayi yang baru lahir dapat langsung difasilitasi penerbitan akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK).
Program tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis dokumen kependudukan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kepada bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Dalam momentum tersebut, Munafri mengunjungi tiga bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Kunjungan itu sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah kota kepada keluarga yang mendapat kebahagiaan pada hari jadi Kota Daeng.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, M Hatim, menyebutkan hingga Senin siang sekitar 30 bayi tercatat lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan difasilitasi pengurusan dokumen kependudukannya.
“Di momen ulang tahun Kota Makassar, Dukcapil menerbitkan akta kelahiran bagi bayi baru lahir bertepatan dengan HUT Kota Makassar,” katanya.
Identitas Anak Dicatat Sejak Lahir
Munafri mengatakan pencatatan identitas anak sejak lahir merupakan bagian penting dalam membangun basis data kependudukan yang akurat.
Data tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak administrasi anak, tetapi juga menjadi landasan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegas Munafri.
Menurutnya, data kependudukan yang valid membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tenaga medis hingga tenaga pengajar.
Ia mencontohkan pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong yang perlu diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar. Di antaranya pembangunan puskesmas, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar pembangunan fasilitas publik dapat disesuaikan dengan perkembangan jumlah dan persebaran penduduk.
Munafri juga menekankan pentingnya perubahan pola pelayanan publik agar lebih proaktif. Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke kantor untuk mengurus kebutuhan administrasi, tetapi harus hadir langsung menjangkau warga.
“Ini pola pelayanan yang harus kita bangun. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat agar layanan dasar bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Perluas Kerja Sama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas
Hatim menjelaskan, penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK bagi bayi yang lahir pada momentum HUT Kota Makassar merupakan bentuk layanan khusus Pemkot Makassar.
Pelayanan dilakukan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Meski demikian, penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan, termasuk persyaratan terkait status kependudukan orang tua.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, mengatakan kolaborasi Dukcapil dengan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan persalinan.
Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan semakin luas, termasuk menjangkau rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari jumlah tersebut, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dengan Dukcapil. Pemerintah berharap cakupan kolaborasi terus ditingkatkan agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan administrasi kependudukan sejak anak dilahirkan.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Makassar berupaya memastikan pencatatan kelahiran tidak lagi menjadi urusan administratif yang harus ditunda oleh keluarga setelah persalinan.
Identitas anak diharapkan dapat terpenuhi sejak awal, sekaligus mendukung tersedianya data kependudukan yang lebih akurat untuk perencanaan pembangunan kota. (*)
