MAKASSAR — Pemerintah diminta memberikan insentif di tengah lesunya ekonomi Tanah Air. Insentif yang diharapkan terutama yang bisa mengungkit konsumsi rumah tangga dan membuat dunia usaha bergeliat lagi.
Ketua UMKM Akumandiri Sulsel, Bahtiar mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini termasuk di sektor usaha sedang tidak berjalan normal. Salah satu pemicunya karena kebijakan efisiensi anggaran.
“Jadi memang karena kondisi efisiensi yang terjadi ini pasti berdampak sangat besar terhadap perputaran ekonomi. Betul memang di beberapa sektor tidak berjalan normal,” ucap Bahtiar, Selasa (20/5/2025).
Tiar sapaan akrab Bahtiar menyebut, perlunya ada insentif yang diberikan pemerintah untuk merangsang geliat perekonomian. Termasuk di sektor UMKM.
“Secara menyeluruh ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja seperti nilai rupiah, harga emas itu kan sebagai bukti bukti bagaimana ekonomi kita,” katanya.
“Sehingga perlu dapat merangsang ekonomi kita dengan insentif. Itu dipandang perlu dilakukan sehingga bagaimana perputaran ekonomi bisa segera membaik lah,” sambungnya.
Menurutnya, pemerintah dapat memberikan insentif berupa permodalan untuk sektor UMKM. Kemudian kemudahan insentif pajak hingga memberikan fasilitas untuk urusan-urusan persyaratan usaha.
“Insentifnya bisa banyak hal misalnya insentif terkait permodalan, insentif pajak, insentif kredit dan segala macam. Atau mengembangkan insentif yang sudah ada seperti fasilitasi legalitas halal reguler buat teman-teman kita yang sampai saat ini belum bisa mengakses merek dagang, itu bisa diberikan insentif,” tuturnya.
Disisi lain, ia menganggap bahwa bahwa dukungan untuk konsultan atau pembinaan bagi pelaku UMKM cukup penting. Sehingga bisnis pelaku UMKM pun tidak asal-asalan.
“Selebihnya pemanfaatan dan permodalan kelompok-kelompok atau konsultan UMKM di daerah untuk dampingi mereka, konsep ini bisa lebih cepat dan bisa di ukur capaiannya,” tandasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Mikro Unhas, Andi M Nur Bau Massepe mengatakan, jika berkaca di negara maju. Pemerintah memberikan insentif berupa bantuan bagi karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Di beberapa negara maju, bila kondisi ekonomi lagi lambat, mereka biasa memberi insentif seperti misal memberi bantuan tenaga PHK 3 bulan,” jelasnya.
Kemudian bagi pelaku UMKM, ia menyebut bahwa dapat diberikan modal usaha sehingga mereka lebih terpacu lagi untuk mengembangkan bisnisnya.
“Lalu untuk perusahaan UKM diberi dana hibah untuk modal usaha dengan skema tertentu. Industri besar dalam bentuk keringan pajak,” ucap dia.
Andi M Nur menegaskan, anggaran pemerintah melalui kementerian harus dikeluarkan dalam bentuk program yang memiliki dampak langsung ke masyarakat. Salah satunya seperti event.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi kegiatan di hotel dan restaurant telah berdampak pada perputaran ekonomi. Padahal kegiatan seperti itu memiliki dampak signifikan terhadap banyak sektor.
“Terpenting juga sebenarnya anggaran kementerian itu didorong seperti infrastruktur juga dalam bentuk perkuat event dan acara-event kementerian. Seperti agenda rapat dan hotel. Seharus sudah tidak perlu lagi kebijakan efisien. Terpenting belanja pemerintah itu tepat sasaran,” tandasnya.
Disamping itu, ia menyampaikan bahwa pentingnya kehadiran pemerintah untuk memastikan ekosistem investasi dapat terjaga. Sehingga investor pun tidak ragu membuka dan mengembangkan bisnisnya.
“Selain itu pemerintah harus aktif memperbaiki iklim dunia usaha. mempermudah investasi asing dan lokal,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa praktik korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara juga berdampak terhadap iklim usaha di Indonesia. Sehingga perlunya ada upaya pencegahan yang serius.
“Hal terpenting adalah mencegah korupsi. Korupsi itu membuat boncos Anggaran Pendapatan Belanja Negara,” pungkasnya. (**)
