JAKARTA – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya membawa narasi baru dalam perjuangan pembentukan provinsi baru di Sulawesi Selatan.
Dalam audiensi bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Jakarta, Selasa (14/7/2026), BPP DOB tidak lagi semata mengedepankan alasan pemekaran wilayah, melainkan menawarkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis yang dapat memperkuat agenda pembangunan nasional.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya. Di hadapan Kepala Staf Kepresidenan, tim BPP DOB mempresentasikan kajian bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional“, yang menguraikan potensi ekonomi, posisi geopolitik, kesiapan wilayah, hingga landasan hukum pembentukan provinsi baru.
Delegasi dipimpin Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail, didampingi Ketua BPP KKLR H. Arsyad Kasmar, Koordinator Wilayah BPP DOB Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, drg. Marji Rumpak, Ahmad Gazali, Darwis, Hj. Ely Niang, Dr. Abdul Rahman Nur, Dr. Taruna Arzam, Ismi, serta Wais Al Qarni Dasila.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya kini diarahkan pada perspektif yang lebih luas, yakni memperlihatkan kontribusi kawasan tersebut terhadap kepentingan nasional.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan hanya memenuhi aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi negara untuk mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia. Luwu Raya memiliki sumber daya dan posisi yang sangat strategis sehingga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.”
Dalam kajian yang dipresentasikan, calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Wilayah ini juga memiliki posisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Selain itu, Luwu Raya dipaparkan sebagai salah satu kawasan penyangga hilirisasi mineral nasional dengan keberadaan industri nikel yang menopang rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Kawasan ini juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, energi, serta kekayaan ekologis seperti Danau Matano yang dikenal sebagai salah satu danau purba di dunia.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat pengambilan keputusan pembangunan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik di kawasan yang selama ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
“Luwu Raya telah berkembang menjadi kawasan strategis dengan potensi ekonomi yang besar. Kehadiran provinsi baru akan memperkuat koordinasi pembangunan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung agenda hilirisasi dan pemerataan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.”
Sementara itu, Ketua BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan terus mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, kehadiran unsur pimpinan DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim penyusun kajian akademik dalam audiensi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan aspirasi bersama yang diperjuangkan secara terstruktur dan berbasis kajian ilmiah.
“Kami berharap pemerintah pusat melihat usulan ini secara objektif. Yang kami tawarkan bukan sekadar pembentukan daerah baru, tetapi sebuah langkah strategis untuk memperkuat pembangunan Indonesia Timur melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan lebih dekat dengan masyarakat.”
Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sendiri merupakan salah satu aspirasi daerah otonom baru yang telah bergulir sejak awal era reformasi. Selama bertahun-tahun, berbagai persyaratan administratif, dukungan politik daerah, hingga kajian akademik terus disempurnakan sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan pembentukan daerah otonom baru.
Melalui audiensi di Kantor Staf Presiden, BPP DOB menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki arti penting bagi kepentingan strategis nasional.
Dengan posisi sebagai pusat hilirisasi mineral, lumbung pangan, kawasan konservasi, dan simpul konektivitas Indonesia Timur, pembentukan Provinsi Luwu Raya diyakini tidak hanya akan mempercepat pelayanan publik, tetapi juga memperkuat daya saing nasional melalui pemerataan pembangunan antarwilayah. (*)
