JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Erizeli Jely Bandaro menyoroti polemik deforestasi di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik pengelolaan hutan di sejumlah negara besar.
Melalui akun Facebook pribadinya pada Minggu (5/12), Erizeli menyebut bahwa hilangnya hutan memang terjadi di berbagai negara, namun perbedaannya terletak pada kemampuan masing-masing negara dalam melakukan mitigasi dan restorasi ekologis.
“Rusia menebang. Brasil menebang. China menebang. Kanada menebang. Bedanya, mereka menebang hutan. Kita menebang hutan dan logika,” tulis Erizeli dalam unggahannya.
Reboisasi Masif dan Disiplin China
Erizeli menjelaskan bahwa China merupakan negara dengan kehilangan hutan cukup besar, namun memiliki program reboisasi paling agresif di dunia.
China menjalankan berbagai proyek seperti Great Green Wall, National Forest Conservation Program, hingga rehabilitasi Lembah Loess.
Menurutnya, program-program tersebut berhasil menekan erosi hingga 70 persen dan mengurangi frekuensi badai debu yang sempat menjadi ancaman serius pada dekade 1990–2000.
Penegakan Hukum Ketat di Brasil
Brasil disebut mengalami kehilangan hutan terbesar kedua secara global dengan total 73,3 juta hektare.
Namun, Erizeli mencatat bahwa kebijakan keras pemerintah Brasil pernah berhasil menekan deforestasi hingga 80 persen pada periode 2005–2014 melalui penegakan hukum oleh IBAMA, pemantauan satelit, serta moratorium izin pertanian dan peternakan di Amazon.
Logging Terkendali dan Reboisasi Wajib di Kanada
Kanada, lanjut Erizeli, menerapkan manajemen hutan yang ketat dengan kewajiban reboisasi pada setiap area yang ditebang.
Ia menyebut bahwa 94 persen hutan Kanada adalah public forest sehingga negara mudah menerapkan rotasi penebangan berbasis sains dan sistem Annual Allowable Cut.
“Kanada membuktikan eksploitasi hutan bisa dilakukan tanpa merusak ekologi,” tulisnya.
Mitigasi Kurang Serius Indonesia
Dalam unggahan tersebut, Erizeli menyampaikan kritik terhadap respons Indonesia dalam menangani kehilangan hutan dan dampak bencana hidrometeorologi.
Ia menilai bahwa pemerintah seringkali menyalahkan curah hujan ekstrem, padahal sejumlah data menunjukkan keterkaitan kuat antara hilangnya tutupan hutan dengan meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor.
“Begitu hutan gundul, yang kita tanam adalah alasan. Begitu ada banjir bandang, yang kita bangun adalah narasi,” ujarnya.
Erizeli juga menilai bahwa negara lain berfokus pada penutupan lubang erosi dan pemulihan lanskap, sementara Indonesia cenderung melakukan mitigasi reputasi.
Perbaikan Kebijakan Ekologis
Melalui tulisannya, Erizeli mengajak pemerintah untuk memperkuat aspek mitigasi ekologis, memperbaiki tata kelola izin, menegakkan hukum secara konsisten, dan memperkuat kapasitas birokrasi agar pengelolaan hutan tidak hanya bergantung pada kepentingan jangka pendek.
“Negara lain menanam pohon untuk generasi mendatang. Kita menanam paragraf pembelaan untuk konferensi pers berikutnya,” kata Erizeli.
Unggahan tersebut menjadi viral dan memicu diskusi publik mengenai urgensi tata kelola hutan yang lebih kuat dan berorientasi keberlanjutan. (*)














