Berita

Sidang PTUN Petani Laoli, Dua Saksi Sebut Tak Pernah Tahu Pemda Lutim Kuasai Lahan

Tim Redaksi
×

Sidang PTUN Petani Laoli, Dua Saksi Sebut Tak Pernah Tahu Pemda Lutim Kuasai Lahan

Sebarkan artikel ini
Petani Laoli di depan PTUN Makassar

MAKASSAR – Dua warga memberikan kesaksian yang menguatkan riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan oleh Petani Laoli dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Senin (16/11/2026).

Dalam persidangan perkara nomor 47/G/2026/PTUN.MKS tersebut, kedua saksi mengungkapkan bahwa mereka mengetahui aktivitas para petani di lokasi sengketa, tetapi tidak pernah melihat atau mengetahui adanya penguasaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

“Tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa Pemda memiliki atau menguasai lahan di lokasi (objek tanah),” ungkap Muajid, salah satu saksi di hadapan Majelis Hakim.

Pemeriksaan dua saksi berlangsung sekitar enam jam. Keterangan keduanya dinilai saling bersesuaian mengenai keberadaan, penguasaan, dan aktivitas pertanian warga di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, dalam rentang waktu 1998 hingga 2026.

“Saya hanya tahu mereka yang mengelola dan menguasai lokasi itu, bukan Pemda Lutim,” ujar salah seorang saksi yang merupakan tetangga kebun para penggugat.

BACA JUGA:  Sidang Gugatan HPL Petani Laoli Digelar, Aktivitas di Objek Sengketa Dipersoalkan

Mengelola Lahan Sejak 1998

Dalam persidangan, salah seorang saksi juga memaparkan riwayat pembukaan dan pengelolaan lahan yang disebutnya telah dimulai sejak 1998.

Ia mengaku mulai membuka lahan dan menanaminya dengan cokelat serta merica setelah mendapat arahan dari Ketua DPRD Luwu saat itu. Aktivitas tersebut sempat terhenti pada 2002 karena keterbatasan biaya.

“Saya sempat berhenti tahun 2002 karena kehabisan biaya. Nanti pada tahun 2017 baru saya melanjutkan lagi. Pada saat itu saya mendapati tanaman dan tiang merica masih berdiri. Setelah itu saya mulai menanam lagi tanaman seperti jengkol, merica, durian,” tutur saksi.

Keberadaan para petani juga disampaikan saksi lainnya yang merupakan warga setempat. Ia mengaku mengenal para penggugat sejak 2016 karena tinggal berdekatan dengan lokasi kebun dan sering berinteraksi dengan mereka.

BACA JUGA:  Jawaban BPN di Sidang PTUN Disorot, LBH Makassar Pertanyakan Verifikasi Lapangan HPL Laoli

“Saya kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2016. Mereka adalah petani yang ada di dalam lokasi di Dusun Laoli Desa Harapan. Selalu belanja di kios warung saya. Saya juga mengetahui adanya petani karena berdekatan dengan kebun saya,” ungkapnya.

Petani Minta Aktivitas Penggusuran Ditunda

Pada akhir pemeriksaan saksi, para penggugat kembali menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar aktivitas di lokasi sengketa ditunda selama proses persidangan berlangsung.

Permohonan tersebut diajukan karena, menurut pihak penggugat, aktivitas penggusuran terhadap tanaman milik petani masih berlangsung di lokasi yang disengketakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).

Salah seorang penggugat, Asruddin, menyampaikan bahwa lahan tersebut bukan sekadar aset tanah, melainkan sumber penghidupan dan bagian dari kehidupan keluarga petani.

BACA JUGA:  Sidang Gugatan HPL Petani Laoli Digelar, Aktivitas di Objek Sengketa Dipersoalkan

“Bagi pemerintah, tanah dan mata pencaharian kami mungkin hanya dianggap sebagai hambatan pembangunan. Namun bagi kami, tanah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, warisan, dan harga diri yang masih kami miliki. Maka dari itu, kami memohon kepada Majelis agar mengabulkan permohonan penundaan kami,” ujar Asruddin.

Perkara ini berkaitan dengan gugatan terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) yang menjadi bagian dari kawasan proyek strategis nasional (PSN) PT IHIP di Luwu Timur.

Kesaksian dua warga tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan, khususnya mengenai riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan yang dipersoalkan. Namun, penilaian atas seluruh bukti dan fakta hukum tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. (*)