JAKARTA – Dinamika politik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan pelaku pasar dan dunia usaha. Ketidakpastian dalam proses suksesi serta koordinasi pemerintahan dikhawatirkan mendorong investor mengambil sikap wait and see.
Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (Etos Politica), Najamuddin Arfah, menegaskan bahwa pasar pada dasarnya tidak alergi terhadap perubahan politik. Namun, ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama dapat mengganggu persepsi investor terhadap stabilitas pemerintahan dan arah kebijakan ekonomi.
“Pasar, dalam hal ini saham atau IHSG sebenarnya tidak pernah alergi terhadap perubahan politik, tetapi musuh terbesar pelaku modal adalah ketidakpastian yang berlarut-larut. Proses suksesi dan koordinasi lintas kementerian pasca pengunduran diri Wakil Presiden harus dikelola secara konstitusional dan transparan agar pelaku usaha tidak terjebak dalam sikap wait and see,” kata Najamuddin dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Alumni Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin (Unhas) itu mengingatkan, tahun 2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi pembangunan menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
Namun, agenda tersebut menghadapi tantangan tersendiri apabila dinamika politik di tingkat elite mengganggu konsistensi pelaksanaan kebijakan ekonomi dan fiskal.
“Tahun 2027 adalah batu loncatan utama menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian bahwa agenda ekonomi tidak tersandera negosiasi politik elite, terlebih kita memikul lonjakan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang menuntut eksekusi kebijakan secara konsisten,” ujarnya.
Kebijakan Transfer ke Daerah Perlu Diawasi
Selain persoalan stabilitas politik di tingkat pusat, Etos Politica juga menyoroti arah kebijakan fiskal, terutama hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Najamuddin menilai peningkatan belanja prioritas pemerintah pusat yang disertai pengetatan ruang fiskal melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) perlu diimbangi dengan pengawasan dan sinkronisasi kebijakan yang memadai.
Menurutnya, perubahan komposisi belanja pemerintah berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah apabila tidak disertai perencanaan dan koordinasi yang kuat.
“Peningkatan belanja prioritas pusat yang dibarengi dengan pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) perlu diawasi secara ketat. Tanpa mekanisme pengawasan dan sinkronisasi yang kuat, dikhawatirkan perputaran uang di tingkat lokal melambat dan pertumbuhan ekonomi daerah ikut tertahan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kesinambungan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah pusat. Kapasitas fiskal daerah juga berperan penting dalam menjaga aktivitas ekonomi lokal, pelayanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan.
Tim Ekonomi Diminta Menjaga Kepercayaan Investor
Untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian politik terhadap perekonomian, Etos Politica mendesak jajaran kabinet memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan transparansi kebijakan fiskal.
Najamuddin menilai tim ekonomi kabinet perlu mengambil peran strategis dalam menjaga kepercayaan investor, terutama dengan memastikan bahwa perubahan politik tidak menghambat pelaksanaan agenda pembangunan.
“Tim ekonomi kabinet harus menjadi firewall atau benteng pertahanan untuk menjaga kepercayaan investor. Sistem komunikasi yang jelas dan kepastian pembagian koordinasi kementerian wajib segera disampaikan ke publik agar kompas fiskal 2027 tetap berjalan di rel yang benar,” pungkasnya.
Menurut Etos Politica, kepastian kelembagaan, konsistensi kebijakan, dan komunikasi pemerintah yang terbuka menjadi faktor penting untuk menjaga optimisme dunia usaha sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan di tengah dinamika politik. (*)
