KONI Makassar

KONI Provinsi Sulawesi Selatan juga ikut digugat atas dugaan pelanggaran administratif dan formil dalam kepengurusan organisasi tersebut.

Penundaan ini bertujuan menjaga legalitas dan transisi organisasi agar berjalan sesuai mekanisme hukum.

Salah satu pelanggaran paling mendasar adalah ketiadaan status “berhalangan tetap” bagi Ketua Umum KONI saat ini, yang menjadi salah satu syarat konstitusional untuk dilakukannya musyawarah luar biasa.

Musorkotlub disebutnya telah mengabaikan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standarisasi Pengelolaan Organisasi Olahraga Prestasi, serta tidak sesuai dengan AD/ART KONI.

Pemilihan Ketua Umum KONI Makassar periode mendatang diperkirakan bakal berlangsung sengit.

KONI Sulsel seharusnya menghargai proses dan mekanisme yang berlaku di KONI Makassar.

Mochtar menyatakan siap melawan keputusan KONI Sulawesi Selatan yang menolak hasil rapat pleno yang menetapkannya sebagai Plt secara legal.

Mochtar Djuma mengkonfirmasi bahwa penetapan dirinya sebagai pelaksana tugas sudah disampaikan ke KONI Sulsel.

Mochtar Djuma diamanahkan untuk menggantikan Ahmad Susanto, Ketua Umum periode 2022-2026 yang tengah menghadapi proses hukum.