MAKASSAR — Nama Mochtar Djuma kian mencuat di tengah perbincangan warung kopi dan lingkungan kampus di Kota Makassar. Pria yang akrab disapa MJ ini menjadi sorotan setelah menggugat legalitas dan keabsahan ketua terpilih Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Ismail.
Langkah hukum yang diambil MJ membuat banyak pihak bertanya-tanya: siapa sebenarnya sosok berkumis tebal yang berani menantang arus ini?
Mochtar Djuma bukanlah figur baru di Sulawesi Selatan, apalagi di Makassar. Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Makassar (2000–2010) ini pernah menduduki kursi DPRD Makassar sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Komisi (2004–2009). Namun di balik pengalaman politiknya, Mochtar dikenal luas sebagai pecinta olahraga sejati.
Sehari-hari, ia lebih sering ditemui di warung kopi ketimbang di ruang rapat. Dengan gaya bicara santai dan kepribadian yang low profile, MJ mudah berbaur dengan siapa saja.
Selain menyeruput kopi, ia punya kegemaran bermain catur dan tenis lapangan. Ia tercatat sebagai Ketua Harian Percasi Makassar sekaligus pernah menjabat Ketua Harian Tenis Lapangan Kota Makassar.
Kini, MJ dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Pembinaan Hukum KONI Kota Makassar periode 2022–2026 dan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Makassar 2025.
Rekam jejaknya di dunia olahraga tak sekadar simbolik. Pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel 2022 di Bulukumba, MJ memimpin Tim Hukum Kontingen Kota Makassar.
Ia sukses membatalkan sejumlah keputusan dewan juri yang dinilai melanggar aturan, sehingga medali emas dan perak dari beberapa cabang olahraga dialihkan ke atlet Makassar—mengantarkan Makassar menjadi Juara Umum dengan 178 medali, sesuai target.
Lantas, mengapa MJ menggugat kepemimpinan Ismail di KONI Makassar?
Dalam perbincangan santai di salah satu warkop di Makassar, MJ menjelaskan bahwa langkah hukum yang diambilnya bukan karena sentimen pribadi.
Ia bahkan mengaku bersahabat baik dengan Ismail, politisi Partai Golkar yang kini menjabat Ketua KONI Makassar hasil Musorkotlub (Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa) April 2025 lalu.
Namun menurutnya, dunia olahraga harus bersih dari praktik yang bertentangan dengan aturan. Bersama sejumlah tokoh olahraga yang menamakan diri mereka Forum Penyelamat Olahraga Makassar, MJ menggugat hasil Musorkotlub ke Pengadilan Negeri Makassar. Tujuannya hanya satu, yakni menegakkan hukum dan regulasi yang menjadi fondasi sportivitas.
“Tanpa penegakan aturan, sportivitas hanya menjadi slogan kosong. Semboyan ‘prestasi mutlak, persahabatan abadi’ hanya bisa terwujud bila regulasi ditegakkan secara konsisten,” tegas kandidat doktor hukum Universitas Hasanuddin itu.
Mochtar mengingatkan bahwa pencalonan Ketua KONI harus mematuhi semua syarat administratif dan hukum. Mulai dari AD/ART KONI, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga undang-undang yang relevan.
“Kalau regulasi menyebut calon Ketua KONI tak boleh rangkap jabatan atau wajib punya pengalaman manajerial, itu harus dihormati. Jika dilanggar, akan jadi preseden buruk. Atlet pun bisa mencontoh hal yang sama. Ini soal prinsip penegakan hukum, bukan soal pribadi,” tegasnya.
Sebagai advokat senior dan Ketua Dewan Rakyat Anti Korupsi (DERAK) Sulawesi Selatan, Mochtar menyatakan siap menerima apapun putusan pengadilan nantinya.
“Bagi saya, menegakkan hukum dalam olahraga adalah panggilan moral. Jangan berharap ada sportivitas jika aturan hukum terus diabaikan,” pungkasnya. (*)
