MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas untuk memperkuat perlindungan kesehatan warga dengan menggandeng Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam upaya mencegah peredaran obat dan pangan yang tidak aman di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini menjadi penanda penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan, di tengah meningkatnya tantangan keamanan pangan dan penggunaan obat yang tidak rasional.
Munafri menegaskan, persoalan obat dan pangan tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan menyangkut langsung kualitas hidup, citra kota, hingga keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan BBPOM dinilai strategis untuk memastikan seluruh produk yang beredar di Kota Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi.
“Kami membutuhkan dukungan banyak pihak. Sinergi antar-OPD dan mitra strategis seperti BBPOM menjadi kunci agar perlindungan kesehatan masyarakat berjalan optimal,” ujar Munafri.
Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari penguatan koordinasi sekaligus penyatuan komitmen dalam pengawasan obat dan makanan.
Menurutnya, BBPOM tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pengawasan obat dan makanan ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat,” jelas Yosef.
Ia memaparkan sejumlah program BBPOM yang siap disinergikan dengan Pemkot Makassar, mulai dari intervensi keamanan pangan di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas.
Program ini bertujuan menanamkan kesadaran tentang pangan aman sejak dini serta memastikan standar keamanan pangan terpenuhi di semua lini.
Dalam pertemuan tersebut, BBPOM juga menyoroti ancaman resistensi antimikroba (AMR) akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional.
Yosef mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang telah menerbitkan Surat Edaran tentang penggunaan antibiotik secara bijak sebagai upaya menekan risiko bakteri kebal obat.
“Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat berdampak fatal, mulai dari perawatan yang lebih lama hingga risiko kematian. Edukasi publik menjadi kunci,” tegasnya.
Selain aspek kesehatan, kerja sama ini turut menyasar penguatan sektor ekonomi lokal. BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memiliki izin edar BPOM. Saat ini, jumlah UMKM di Makassar yang mengantongi izin edar masih tergolong rendah.
“Memiliki izin edar bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk,” ujar Yosef.
Pemkot Makassar, lanjut Munafri, mendorong seluruh pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner, untuk memenuhi standar sanitasi dan higienitas. Sertifikat laik sanitasi dinilai penting tidak hanya untuk melindungi kesehatan konsumen, tetapi juga menjaga citra Makassar sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif.
“Tidak boleh lagi ada rumah makan yang mengabaikan sanitasi dan kebersihan. Ini menyangkut kesehatan dan reputasi kota,” tegas Munafri.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap pengawasan obat dan pangan semakin kuat, kesadaran masyarakat meningkat, serta UMKM lokal mampu naik kelas dengan produk yang aman, sehat, dan berdaya saing.
Sinergi Pemkot Makassar dan BBPOM pun diharapkan menjadi benteng utama dalam melindungi warga dari ancaman obat dan pangan tidak aman. (*)
