MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi di wilayah timur Indonesia melalui penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Komitmen tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Asistensi Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI Wilayah Timur di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola serta implementasi demokrasi di tingkat daerah.
IDI dinilai bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen strategis untuk memastikan demokrasi tumbuh seiring dengan birokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian IDI Sulsel menunjukkan tren yang dinamis. Pada 2022, nilai IDI Sulsel tercatat sebesar 80, kemudian turun menjadi 76,43 pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 78,93 pada 2024. Sementara itu, nilai IDI tahun 2025 masih menunggu publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan pada April 2026.
Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sulsel, Bustanul Arifin, melalui Sekretaris Kesbangpol Ansar, S.STP., M.AP., mengungkapkan sejumlah faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi di daerah.
Salah satunya adalah keberadaan sejumlah produk peraturan kepala daerah di kabupaten/kota yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berkeyakinan, sebagaimana menjadi salah satu indikator penilaian IDI.
“Maka, perlu koordinasi yang kuat dalam Pokja IDI untuk menyikapi dinamika faktual ini,” ujar Ansar.
Ia juga mencatat bahwa Sulsel termasuk provinsi dengan intensitas unjuk rasa yang relatif tinggi. Namun, sebagian besar aksi tersebut dipicu oleh isu-isu berskala nasional, bukan persoalan lokal.
Saat ini, IDI telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para gubernur. Kebijakan ini bertujuan mendorong kepala daerah lebih fokus dalam mengawal stabilitas dan kualitas demokrasi di wilayahnya masing-masing.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah pusat tengah menyiapkan skema penghargaan bagi daerah yang berhasil meraih kategori IDI “Tinggi” pada penilaian tahun 2025 yang diumumkan pada 2026.
Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan peningkatan IDI nasional. Pada 2025, target dipatok pada rentang 81,69 hingga 85,23, dan ditargetkan meningkat menjadi 83,42 hingga 86,96 pada 2029.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam penghitungan IDI, antara lain keterbatasan data sekunder di sembilan provinsi, rendahnya pemahaman indikator di tingkat daerah, serta belum adanya kepastian anggaran dari beberapa kementerian dan lembaga produsen data.
Dalam proses pengumpulan data, pemerintah kini memanfaatkan aplikasi Indeks Media Analysis (IMA) yang memantau sekitar 19.000 media online untuk memverifikasi berbagai fakta demokrasi di lapangan.
Rapat asistensi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi utama, di antaranya penguatan Tim Pokja IDI tingkat provinsi sebagai kunci optimalisasi kebijakan, serta integrasi data IDI ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kegiatan ini turut dihadiri Brigadir Jenderal TNI Haryadi, S.E., Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polhukam; Nuzula Anggeraini, S.STP., M.PS., M.URP., Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas; serta Agus Pramono, Statistisi Ahli Muda BPS RI. Acara dipandu moderator Kartika Mulia Sari, S.STP., M.A., Analis Kebijakan Ahli Madya. (*)
