MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menekankan penerapan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan empat aspek tersebut harus berjalan beriringan agar stabilitas harga di daerah tetap terjaga, terutama terhadap komoditas pangan yang berkontribusi terhadap inflasi.
Hal itu disampaikan Jufri saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota IHK Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sipakainge, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah langkah percepatan pengendalian inflasi dalam jangka pendek, penguatan koordinasi antaranggota TPID, serta evaluasi dan tindak lanjut berbagai program yang telah berjalan.
Jufri mengatakan, keterjangkauan harga perlu dijaga melalui intervensi pasar yang terukur. Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen yang terus didorong pemerintah.
“Operasi pasar dan GPM terus kita lakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, dengan menghadirkan komoditas yang menjadi target inflasi,” ujarnya.
Pasokan dan Distribusi Jadi Perhatian
Selain harga, Jufri meminta TPID kabupaten/kota memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Pemantauan secara berkala dinilai penting untuk mendeteksi lebih awal potensi kelangkaan komoditas yang dapat memicu kenaikan harga.
“Kita perlu menjaga ketersediaan pasokan. TPID kabupaten/kota harus rutin melakukan pemantauan di pasar bersama Satgas Pangan,” katanya.
Menurut dia, ketersediaan pasokan juga tidak dapat dipisahkan dari kelancaran distribusi. Ketimpangan antara daerah surplus dan daerah yang mengalami defisit harus diatasi melalui kerja sama antardaerah.
“Kerja sama antardaerah harus dibangun. Bagaimana daerah yang defisit bisa bekerja sama dengan daerah yang surplus. Hal ini membantu stabilisasi pasokan dan harga,” jelasnya.
Di sisi produksi, Pemprov Sulsel terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus menjaga stok pangan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pemberian bantuan bibit dan alat mesin pertanian kepada petani.
“Kita mendorong produksi. Makanya Pemprov Sulsel memberikan bantuan bibit melalui Mandiri Benih, termasuk bantuan alsintan untuk petani,” sebut Jufri.
Ia juga mendorong pemanfaatan sistem digital untuk memperkuat basis data harga dan stok. Menurutnya, data yang lebih cepat dan akurat akan membantu pemerintah mengambil keputusan ketika terjadi perubahan harga maupun pasokan.
Masyarakat Diminta Belanja Bijak
Aspek komunikasi dan koordinasi juga dinilai memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi.
Jufri meminta keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk Tim Penggerak PKK, untuk mendorong ketahanan pangan keluarga sekaligus membangun pola konsumsi yang lebih bijak.
“Komunikasi yang efektif juga diperlukan. Bagaimana peran PKK mengajak masyarakat untuk menanam untuk kepentingan konsumsi keluarga,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan ketika terjadi gejolak harga atau muncul kekhawatiran kelangkaan komoditas.
“Kita juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik, berbelanja secara bijak, dan membeli sesuai kebutuhan,” lanjutnya.
Sulsel Deflasi 0,18 Persen pada Juli
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda menyampaikan perkembangan inflasi Sulsel dalam rapat tersebut.
Ia melaporkan, Sulsel mengalami deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026.
Namun, secara tahunan atau year on year (yoy), inflasi Sulsel tercatat 2,75 persen, sedangkan secara tahun kalender (year to date/ytd) mencapai 2,36 persen.
Rizki juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Sulsel. Hingga saat ini, sebanyak 830 GPM telah dilaksanakan di berbagai daerah.
Dari jumlah tersebut, sekitar 440 kegiatan atau 53 persen dilaksanakan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Meski pelaksanaan GPM telah cukup masif, Bank Indonesia menilai efektivitas program tersebut masih perlu diperkuat, terutama dari sisi penentuan lokasi dan sasaran.
“Kita mendorong implementasi GPM dengan prinsip 4T harus diperkuat, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas,” ungkap Rizki.
Penguatan prinsip 4K yang disertai evaluasi pelaksanaan GPM tersebut diharapkan membuat intervensi pengendalian inflasi di Sulsel semakin tepat sasaran, sekaligus mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. (*)
