SOPPENG — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat akurasi data sebagai dasar penanganan stunting. Menurutnya, intervensi terhadap anak harus ditentukan berdasarkan hasil pengukuran dan kondisi kesehatan yang benar-benar terverifikasi.
Dorongan itu disampaikan Fatmawati saat meninjau pelayanan di UPTD Puskesmas Sewo, Kabupaten Soppeng, dalam rangkaian kunjungan kerja, Senin (10/8/2026).
Fatmawati yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai kualitas data menjadi salah satu kunci keberhasilan program penurunan stunting. Data yang tidak akurat berisiko membuat intervensi tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
Karena itu, ia meminta seluruh puskesmas memastikan alat antropometri yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan anak berfungsi dengan baik.
“Kalau alat antropometrinya kurang atau ada kendala di masing-masing Puskesmas, tolong segera dilaporkan. Nanti kita bantu alatnya. Saya mau melihat bahwa data yang akurat,” kata Fatmawati.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis pada 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Soppeng tercatat sebesar 26,6 persen.
Angka tersebut masih berada di atas angka nasional yang menjadi acuan pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, berdasarkan laporan UPTD Puskesmas Sewo, terdapat 110 balita yang mengalami stunting atau sekitar 15,7 persen. Selain itu, tercatat 32 balita wasting atau sekitar 4,5 persen di wilayah kerja puskesmas tersebut.
Fatmawati menegaskan penanganan kondisi tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan pangan. Setiap anak perlu mendapatkan intervensi berdasarkan hasil pemeriksaan, pengukuran pertumbuhan, serta rekomendasi tenaga kesehatan.
“Kalau sampai bulan depan setelah kita melakukan pengukuran ulang anak kita masih masuk stunting dan wasting, itu harus ada intervensi selama tiga bulan, baik pemberian makanan tambahan ataupun intervensi lainnya,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati menyerahkan bantuan paket penanganan stunting berupa susu yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak. Ia meminta tenaga kesehatan memberikan perhatian khusus kepada balita yang mengalami wasting maupun kondisi lain yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Menurutnya, penurunan stunting membutuhkan intervensi terpadu. Persoalan gizi anak tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi keluarga, lingkungan, pangan, pendidikan, serta berbagai faktor sosial lainnya.
“Ini harus menjadi PR kita bersama karena kita harusnya di bawah rata-rata nasional, di bawah 21 persen,” katanya.
Karena itu, Fatmawati juga mendorong kader Posyandu untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat. Kader dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan dapat membantu memastikan pemantauan tumbuh kembang anak berlangsung secara rutin.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat dukungan anggaran untuk program pencegahan dan penanganan stunting dalam penyusunan APBD 2027.
Menurut Fatmawati, program intervensi sensitif maupun berbagai program pemenuhan kebutuhan gizi harus diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
“Yang lebih utama adalah peran orang tua untuk bagaimana bersama-sama kita melakukan perbaikan gizi dan kondisi kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.
Soppeng Siapkan Program Berbasis Potensi Lokal
Wakil Bupati Soppeng Selle K.S. Dalle mengapresiasi kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tersebut. Menurutnya, kunjungan lapangan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyampaikan kebutuhan yang masih dihadapi.
Ia mengatakan Pemkab Soppeng telah menjalankan sejumlah program untuk mendukung percepatan penurunan stunting, termasuk inovasi berbasis potensi lokal melalui program Buras atau Bujukan Rujukan Atasi Stunting.
Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi kader Posyandu, puskesmas, dan pemerintah di tingkat kecamatan dengan menyesuaikan potensi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Selle berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkab Soppeng terus diperkuat. Kerja sama tersebut, kata dia, tidak hanya diperlukan dalam penanganan stunting, tetapi juga untuk pengembangan sektor UMKM dan pertanian.
Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Sewo, drg. Nurhayati, melaporkan sejumlah intervensi yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Program tersebut meliputi pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, pemeriksaan kesehatan remaja putri dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penguatan kapasitas kader kesehatan.
Serahkan Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Petani
Kunjungan kerja Fatmawati di Soppeng juga diisi dengan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng, Fatmawati meninjau pelatihan sekaligus menyerahkan bantuan 20 mesin jahit dan 20 mesin obras kepada masyarakat.
Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha bagi perempuan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga.
Fatmawati meminta penerima memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal dan tidak menjual atau memindahtangankannya.
“Tujuannya bisa membangun kemandirian masyarakat kita, khususnya pemberdayaan perempuan. Jangan sampai disalahgunakan ataupun dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi pemanfaatan bantuan tersebut. Jika mesin yang diberikan benar-benar digunakan dan mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga, dukungan serupa dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.
“Ketika tahun depan kita turun dan ternyata mesinnya benar-benar digunakan bahkan bisa bernilai tambah, membantu ekonomi keluarga, kita tambahkan lagi,” katanya.
Selain bantuan mesin jahit dan mesin obras serta paket penanganan stunting, dalam kunjungan tersebut juga diserahkan bantuan bibit tanaman, di antaranya cabai, rambutan, dan alpukat, serta mesin pompa kepada lima kelompok tani di Dusun Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra.
Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat intervensi pembangunan di daerah, mulai dari kesehatan dan pemenuhan gizi hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. (*)
