MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah melalui partisipasi aktif dalam forum koordinasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengikuti kegiatan “Reboan, Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar.
Forum Reboan merupakan agenda diskusi rutin yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai wilayah dengan jajaran Kemendagri untuk membahas isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah.
Bahas Sinkronisasi Kebijakan dan Pelayanan Publik
Diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah kepala daerah yang menyampaikan pandangan serta tantangan di wilayah masing-masing.
Kemendagri memaparkan arah kebijakan nasional sekaligus penguatan regulasi guna memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif dan akuntabel.
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
Menurut Aliyah Mustika Ilham, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.
“Forum seperti ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan solusi konkret atas berbagai dinamika di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci agar otonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Komitmen Tata Kelola Adaptif dan Transparan
Partisipasi dalam forum Reboan dinilai sebagai bagian dari langkah progresif Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Pemkot Makassar juga menekankan pentingnya kesinambungan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut turut didampingi Sekretaris Bappeda Rahmat Taqwa dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Rahmat.
Kehadiran jajaran teknis ini diharapkan memastikan setiap kebijakan yang dibahas dapat ditindaklanjuti secara optimal di tingkat daerah.
Melalui forum koordinasi rutin ini, Pemerintah Kota Makassar berupaya menjaga ritme komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperkuat posisi daerah dalam pelaksanaan otonomi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)
