MAKASSAR – Upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, terus didorong melalui penguatan kewirausahaan inklusif.
Salah satunya melalui kegiatan Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kementerian Ketenagakerjaan RI di Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (7/8/2026), tersebut diikuti sekitar 208 peserta.
Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari penyandang disabilitas, pelaku Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dunia usaha hingga sejumlah pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai program kewirausahaan inklusif menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Aliyah, penyandang disabilitas memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang apabila memperoleh kesempatan yang setara.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” ujar Aliyah.
Ia pun mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, khususnya BPKK Kendari, yang memilih Makassar sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, karena telah menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kota Makassar,” katanya.
Aliyah mengatakan, Pemerintah Kota Makassar terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja.
Upaya tersebut, lanjut dia, juga diarahkan untuk menekan angka pengangguran sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha mikro yang mampu bertahan dan berkembang secara mandiri.
Karena itu, Aliyah meminta peserta mengikuti seluruh rangkaian pembekalan secara serius dan menjadikan pengetahuan yang diperoleh sebagai modal untuk mengembangkan usaha.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan serius, menambah ilmu, memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas usaha. Jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal membangun usaha yang berkelanjutan,” pesannya.
Aliyah juga mengungkapkan pengalamannya ketika masih menjadi Anggota DPR RI Komisi IX periode 2014–2024 dan bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dari pengalaman tersebut, ia menilai program Tenaga Kerja Mandiri memiliki peluang besar untuk memberikan dampak ekonomi apabila dimanfaatkan secara optimal oleh peserta.
Ia menyebut program tersebut tidak hanya memberikan pembekalan awal, tetapi juga membuka peluang pendampingan dan pengembangan usaha pada tahap berikutnya.
“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi memiliki tahapan lanjutan berupa pendampingan bahkan penguatan modal usaha bagi peserta yang menunjukkan perkembangan usahanya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKK Kendari, Mashur Malaka, menjelaskan bahwa lembaganya merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan RI yang memiliki wilayah kerja cukup luas, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pembekalan dan informasi mengenai kewirausahaan inklusif sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menciptakan kesempatan kerja yang terbuka bagi seluruh masyarakat.
“Kegiatan ini diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pelaku usaha, serta perusahaan yang diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Mashur.
Ia menambahkan, penguatan ekosistem ketenagakerjaan inklusif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Sukro menyebut sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia saat ini berada di sektor informal. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengapa pengembangan kewirausahaan perlu terus diperkuat melalui pelatihan, pendidikan vokasi dan perluasan kesempatan kerja.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sukro juga menyerahkan cendera mata kepada Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja.
Aliyah hadir didampingi Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim.
Turut hadir Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Kepala BPVP Makassar, Kepala BPKK Kendari, Kepala BPVP Kendari, Kepala Balai K3 Makassar, Kepala BPVP Pangkep, Kepala BPVP Bantaeng, serta Kepala Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI. (*)
