MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan rencana pengoperasian layanan transportasi laut terintegrasi bagi masyarakat kepulauan, seiring adanya sinyal dukungan tambahan armada kapal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, usulan penambahan armada untuk memperkuat konektivitas antar pulau di wilayah Kota Makassar telah masuk tahap alokasi.
“Sudah dialokasikan, mudah-mudahan satu kapal dalam waktu dekat masuk proses penyerahan,” ujar Munafri usai pertemuan dengan jajaran Direktorat Perhubungan Laut di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Selasa (14/4/2026).
Menurut Munafri, tambahan armada tersebut akan memperkuat layanan transportasi reguler antar pulau yang dirancang menjadi moda angkutan tetap bagi masyarakat kepulauan, menyerupai konsep “pete-pete laut” dengan trayek terjadwal.
Ia menegaskan, penguatan transportasi laut menjadi kebutuhan mendesak mengingat wilayah kepulauan merupakan bagian penting dari bentang geografis Kota Makassar.
“Kapal ini nantinya menjadi alat transportasi masyarakat pulau untuk menghubungkan antarwilayah pulau melalui trayek tetap,” katanya.
Saat ini, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal percontohan yang akan segera diuji coba melalui skema soft launching sebelum layanan dioperasikan secara penuh.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Makassar Muhammad Rheza menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan survei jalur pelayaran awal beserta perhitungan kebutuhan operasional.
Rute yang telah dipetakan meliputi jalur dari daratan Makassar menuju Pulau Barrang Lompo, lalu berlanjut ke Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, hingga kembali ke sejumlah titik persinggahan lain.
Namun untuk wilayah Pulau Kodingareng, Dishub masih melakukan kajian tersendiri lantaran lokasinya lebih jauh dan membutuhkan armada tambahan.
Dari sisi operasional, Pemkot memperkirakan layanan tahap awal baru dapat berjalan sekali dalam sepekan, menyesuaikan kemampuan anggaran bahan bakar.
“Kalau ada penambahan anggaran, frekuensinya bisa ditingkatkan menjadi dua kali seminggu,” kata Rheza.
Ia menambahkan, sejumlah tantangan teknis juga masih menjadi perhatian, termasuk keterbatasan dermaga di beberapa pulau tujuan.
Berdasarkan hasil survei, baru beberapa pulau yang memiliki fasilitas sandar memadai, sementara pulau lain masih membutuhkan pengembangan infrastruktur pendukung.
Meski begitu, respons masyarakat terhadap rencana pengoperasian layanan tersebut disebut sangat positif, mengingat selama ini warga kepulauan masih bergantung pada moda transportasi laut tradisional dengan keterbatasan jadwal dan biaya.
Pemkot Makassar menargetkan uji coba awal layanan transportasi laut antar pulau itu dapat dimulai pada Mei 2026, sembari terus mengupayakan tambahan armada dari pemerintah pusat.
Armada yang disiapkan memiliki kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang, dengan skema layanan yang diharapkan ke depan dapat digratiskan bagi masyarakat apabila dukungan anggaran memungkinkan.
Program ini diharapkan menjadi solusi transportasi terjangkau sekaligus memperluas akses ekonomi, sosial, dan layanan dasar bagi warga kepulauan di Kota Makassar. (*)
