MEDAN – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengikuti Dialog Kota Tangguh Bersama dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).
Menurut Munafri, tantangan yang dihadapi daerah saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, meningkatnya potensi bencana, hingga dinamika pasokan pangan. Karena itu, pemerintah daerah dituntut memiliki sistem yang mampu beradaptasi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Forum ini membahas isu yang sangat strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi berbagai kondisi ekstrem sekaligus mempersiapkan sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Dialog Kota Tangguh Bersama merupakan salah satu agenda utama Rakernas XVIII APEKSI yang diikuti kepala daerah dari 98 pemerintah kota di Indonesia. Forum tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan guna memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kota yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas pemerintah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif.
Menurutnya, aparatur di tingkat wilayah harus memiliki kemampuan merespons kondisi darurat secara cepat sekaligus memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebencanaan dapat terpenuhi.
“Ke depan, penguatan kapasitas hingga level kecamatan dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat,” katanya.
Selain kesiapsiagaan menghadapi bencana, Appi menilai ketahanan pangan harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi. Ia menyebut terdapat empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni produksi, rantai pasok, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan.
Keempat komponen tersebut, menurutnya, harus berjalan secara beriringan agar pemerintah mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau, termasuk saat menghadapi gejolak ekonomi maupun gangguan distribusi.
“Yang harus dibangun adalah sistem ketahanan pangan yang tangguh dan terintegrasi sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tegasnya.
Melalui forum Rakernas APEKSI 2026, Pemerintah Kota Makassar berharap kolaborasi antardaerah bersama pemerintah pusat semakin kuat dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan ketahanan kota, memperkuat perlindungan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (*)
