LUWU TIMUR — Konflik agraria yang menimpa warga petani Laoli, Kabupaten Luwu Timur, dinilai bukan hanya menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan keadilan sosial, tetapi juga membuka sorotan serius terhadap keberpihakan moral organisasi mahasiswa asal Luwu Timur.
Mantan aktivis mahasiswa Sulawesi Selatan, Wahyu “Tom” Al-Kadry, menilai sikap bungkam sejumlah lembaga mahasiswa daerah di tengah tekanan terhadap warga Laoli sebagai gambaran krisis moral gerakan mahasiswa lokal.
Dalam pernyataan yang diterima redaksi pada Jumat (1/5/2026), Tom menyampaikan keprihatinan atas minimnya respons organisasi mahasiswa seperti IPMALUTIM, HAM Lutim Palopo, dan IPPMK Lutim Palu terhadap persoalan besar yang menimpa masyarakat di daerah asal mereka sendiri.
“Warga sedang menghadapi tekanan serius, tetapi lembaga mahasiswa Luwu Timur justru terkesan diam. Ini bukan sekadar apatisme, tetapi krisis moral,” tegas Tom.
Mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Makassar periode 2002–2003 itu menilai mahasiswa seharusnya tampil sebagai kekuatan moral dan sosial yang berdiri paling depan membela rakyat ketika hak-hak masyarakat terancam.
“Mahasiswa punya tanggung jawab sejarah. Jika rakyat ditekan dan mahasiswa memilih bungkam, maka mereka sedang kehilangan marwah perjuangannya sendiri,” ujarnya.
Tom justru mengapresiasi langkah pendampingan yang dilakukan LBH Makassar, PBHI Sulsel, dan LKBHMI HMI Cabang Makassar yang menurutnya menunjukkan keberpihakan nyata kepada warga Laoli.
“Saya bangga karena lembaga-lembaga ini hadir mendampingi warga. Ironisnya, organisasi yang membawa nama Luwu Timur sendiri justru tidak terlihat menonjol dalam pembelaan,” katanya.
Tom juga menyoroti kemungkinan adanya tekanan politik yang membuat sebagian organisasi mahasiswa enggan bersikap kritis terhadap pemerintah daerah.
“Jangan sampai ketakutan terhadap hibah APBD atau relasi politik membuat mahasiswa kehilangan independensinya. Jika itu terjadi, maka gerakan mahasiswa sedang berada di titik paling rentan,” sindirnya.
Sebagai mantan Koordinator Wilayah XI Sulawesi ISMAHI dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UMI, Tom menegaskan bahwa konflik Laoli seharusnya menjadi momentum bagi mahasiswa Luwu Timur untuk membuktikan keberpihakan mereka terhadap rakyat, bukan justru menunjukkan jarak.
“Mereka mestinya malu jika persoalan kampung halamannya sendiri lebih dulu diperjuangkan oleh pihak luar. Ini tamparan keras bagi nurani organisasi mahasiswa lokal,” tandasnya.
Bagi Tom, konflik Laoli bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang keberanian moral generasi muda intelektual dalam menjaga fungsi sosial, integritas, dan idealisme perjuangan.
Di tengah tekanan terhadap warga, diamnya mahasiswa bukan sekadar pilihan organisasi, melainkan cermin dari krisis nilai yang patut dipertanyakan. (*)
