MAKASSAR — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan menawarkan dukungan riset dan kajian kepada Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diukur dampaknya bagi masyarakat.
Tawaran tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan itu, CIDES mengusulkan sedikitnya tiga bidang kajian yang dinilai strategis, yakni kemiskinan dan ketimpangan, dampak APBD terhadap masyarakat, serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Kota Makassar.
Hamid mengatakan, ketiga isu tersebut penting dikaji menggunakan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Dengan pendekatan itu, pemerintah tidak hanya menggunakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan, tetapi juga mengukur kembali hasil kebijakan setelah diterapkan.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujar Hamid.
Menurut dia, peran CIDES dapat dimulai sejak tahap penyediaan basis data dan analisis hingga evaluasi terhadap dampak kebijakan.
“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kemiskinan Tak Cukup Dilihat dari Angka
Hamid mengatakan, kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Ia menilai, data agregat belum cukup untuk menggambarkan kompleksitas persoalan kemiskinan di tingkat masyarakat.
Karena itu, kajian perlu diturunkan hingga tingkat rumah tangga untuk mengetahui penyebab kemiskinan secara lebih spesifik, termasuk faktor pendapatan, kesempatan kerja, maupun penyebab lainnya.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” ujarnya.
Pendekatan tersebut, kata Hamid, juga penting untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial. Pemerintah perlu mengetahui apakah intervensi yang telah diberikan benar-benar mengubah kondisi penerima manfaat atau hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek.
“Itu yang harus diketahui supaya kebijakan yang dibuat benar-benar tepat,” katanya.
Mengukur Dampak APBD
Isu kedua berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagi CIDES, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai belanja pemerintah.
Yang lebih penting, menurut Hamid, adalah perubahan yang dihasilkan belanja tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, CIDES menawarkan kajian yang dapat mengukur hubungan antara belanja pemerintah dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan program dan prioritas anggaran berikutnya.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” kata Hamid.
Pendidikan dan Kebutuhan Dunia Kerja
Persoalan ketiga yang dinilai penting adalah hubungan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja.
Hamid melihat kemungkinan adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan jenis pekerjaan yang tersedia di Makassar.
“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” ujarnya.
Untuk itu, CIDES berencana mengkaji proyeksi kebutuhan tenaga kerja Makassar dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Kajian tersebut nantinya dapat digunakan untuk melihat kompetensi apa yang perlu diperkuat melalui pendidikan menengah maupun perguruan tinggi.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” kata Hamid.
“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” lanjutnya.
Siap Dukung Agenda Pembangunan Makassar
Selain tiga isu tersebut, audiensi juga membahas sejumlah agenda pembangunan yang menjadi perhatian Pemkot Makassar, mulai dari penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.
Hamid menilai berbagai program tersebut membutuhkan basis data yang kuat sekaligus dukungan sosial masyarakat. Karena itu, CIDES tidak ingin menempatkan akademisi sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai mitra pemerintah dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan.
“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” ujarnya.
CIDES, kata Hamid, memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari sejumlah perguruan tinggi yang dapat dilibatkan sesuai kebutuhan pemerintah.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dukungan terhadap tiga isu prioritas tersebut dapat mulai berjalan dalam 100 hari pertama, melalui penelitian, kajian dan penyusunan policy brief.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil. Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” katanya.
Agar proses tersebut berjalan, CIDES membutuhkan akses terhadap data dan jalur koordinasi dengan perangkat daerah. Hamid menyebut Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu focal point untuk mendukung kebutuhan informasi dan data.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Hamid menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan perubahan konkret yang dirasakan masyarakat.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tuturnya.
Luhur: Data Saja Tidak Cukup, Perlu Desain Sosial
Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, mengatakan pendekatan pembangunan berbasis bukti yang dikembangkan Pemkot Makassar sejalan dengan kapasitas CIDES dalam bidang riset, kajian dan pengembangan kebijakan.
Menurut Luhur, kesesuaian tersebut membuka peluang untuk menerjemahkan komunikasi antara CIDES dan Pemkot Makassar menjadi program kerja yang lebih konkret, terutama melalui kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi riset, inovasi dan pengembangan pembangunan.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” kata Luhur.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran. Kebijakan yang baik secara akademik tetap membutuhkan kesiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan masyarakat.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Menurut Luhur, kekuatan CIDES dan ICMI justru terletak pada keragaman latar belakang sumber daya manusia di dalamnya. Selain akademisi, terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Keragaman tersebut dinilai memungkinkan persoalan pembangunan dibaca dari berbagai perspektif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara akademik tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, dan Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan.
Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani. (*)
