MAKASSAR — Transformasi digital di sektor perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) yang digelar di Hotel The Rinra Makassar, Sabtu (9/5/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulsel menilai perubahan industri perbankan saat ini menuntut kesiapan seluruh pihak, termasuk pekerja, manajemen perbankan, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, digitalisasi layanan keuangan kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari demi memperkuat daya saing Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan perbankan.
“Digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun transformasi ini juga membawa dampak terhadap struktur ketenagakerjaan yang perlu diantisipasi secara bijak,” ujar Jufri dalam sambutannya.
Ia menegaskan, forum Rakernas FSP BPD SI menjadi momentum strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah, industri perbankan daerah, dan serikat pekerja dalam menghadapi tantangan transformasi sektor keuangan.
“Kegiatan ini sangat strategis, bukan hanya bagi organisasi serikat pekerja dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya, tetapi juga bagi pekerja secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Jufri menilai keberadaan serikat pekerja memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara percepatan transformasi bisnis perbankan dan perlindungan hak-hak pekerja.
Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan menjadi fondasi penting agar modernisasi sektor perbankan tetap berorientasi pada kesejahteraan sumber daya manusia di dalamnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri juga memaparkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren positif sepanjang awal 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar 6,88 persen secara year on year dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp191,28 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan saat ini berada di atas rata-rata nasional dan berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka,” ungkapnya.
Ia menyebutkan jumlah penduduk bekerja di Sulsel kini mencapai sekitar 5 juta orang dengan tambahan sekitar 170 ribu lapangan kerja baru hingga Februari 2026.
Selain itu, jumlah perusahaan yang tercatat dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan juga mencapai 128.684 perusahaan.
Sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja, Pemprov Sulsel telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2026 menjadi Rp3.921.088,79 atau naik 7,21 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kebijakan tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak masyarakat Sulawesi Selatan,” jelas Jufri.
Ia berharap Rakernas FSP BPD SI dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan sektor perbankan daerah sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja di tengah era transformasi digital.
“Mari kita bangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelayanan publik yang semakin baik,” pungkasnya.
Rakernas FSP BPD SI merupakan forum tahunan yang mempertemukan serikat pekerja Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia untuk memperkuat solidaritas organisasi serta membahas isu ketenagakerjaan dan profesionalisme di sektor perbankan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan RI Indra, Kepala OJK Sulselbar Ahmad Murad, Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas, serta Presiden FSP BPD SI Alex Sandra. (*)
