MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan tim Bank Dunia (World Bank) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sulsel, Rabu (5/11/2025).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kajian teknokratis untuk memetakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur daerah di Indonesia, khususnya dari sudut pandang pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, memimpin langsung pertemuan tersebut. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Pertemuan ini merupakan bagian dari riset bersama antara Bank Dunia dan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D), Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dalam kerangka kajian bertajuk Demand Side Assessment of Subnational Borrowing in Indonesia atau Kajian Sisi Permintaan terhadap Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
Memetakan Kebutuhan dan Skema Pembiayaan Daerah
Kajian ini diarahkan untuk memahami kebutuhan nyata pembangunan infrastruktur di tingkat daerah, strategi pemenuhan pembiayaannya, serta preferensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan skema alternatif pembiayaan di masa depan.
“Kami mewakili World Bank untuk menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang rencana pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Lomi Hiya, Co Team Leader Consultant World Bank, dalam paparannya.
Selain membahas arah prioritas pembangunan, tim Bank Dunia juga menyoroti strategi Pemprov Sulsel dalam menutup kesenjangan pembiayaan (funding gap) dan potensi kolaborasi dukungan teknis maupun finansial dari lembaga internasional tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, pembangunan infrastruktur tetap menjadi motor penggerak utama pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan.
“World Bank menanyakan penyiapan infrastruktur mana yang membutuhkan alternatif pembiayaan. Kami sampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah memposisikan sektor infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Jufri.
Ia menambahkan, berbagai proyek strategis daerah kini tengah berjalan melalui skema multiyears program (MYP) yang dibiayai dari APBD Provinsi.
Tiga Proyek Strategis dengan Nilai Rp3,7 Triliun
Berdasarkan data Pemprov Sulsel, pemerintah daerah telah mengalokasikan Rp3,7 triliun untuk program multiyears selama tiga tahun ke depan.
Dari jumlah tersebut, Rp2,5 triliun difokuskan untuk perbaikan dan peningkatan jalan provinsi, guna memperluas konektivitas antarwilayah.
Kemudian, Rp764 miliar dialokasikan bagi pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah.
Sementara Rp500 miliar digunakan untuk membangun dua rumah sakit regional, masing-masing di Luwu Raya dan Gowa, guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Hasil kajian yang dilakukan Bank Dunia dan Kementerian Keuangan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan model pembiayaan infrastruktur daerah yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan pendekatan berbasis data ini, diharapkan ke depan pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, termasuk melalui mekanisme pinjaman daerah maupun kemitraan publik-swasta. (*)
