MAKASSAR — Bantuan sosial dinilai belum cukup untuk menjadi jawaban jangka panjang dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Akses pendidikan yang lebih terbuka, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik disebut harus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
Pandangan itu mengemuka dalam Dialog Kebijakan Publik bertema “Peran Pemerintah dalam Memutus Rantai Kemiskinan dan Ketimpangan Pendidikan” yang digelar Daeng Berdampak (DB) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar di Warkop B-One Cafe dan Billiard, Jalan Daeng Tata, Makassar, Senin (24/8/2026).
Dialog tersebut mempertemukan sejumlah kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, anggota legislatif, mahasiswa hingga masyarakat. Tiga pemateri turut hadir, yakni aktivis mahasiswa Awaluddin, akademisi Universitas Almarisah Madani Emil Fatra, serta Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D Adi Akbar.
Founder Daeng Berdampak, Firdaus, memandu jalannya diskusi yang berlangsung dengan membahas keterkaitan antara kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan dan kebijakan pemerintah.
Akademisi Universitas Almarisah Madani, Emil Fatra, mengemukakan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat dipandang secara sederhana. Menurut dia, terdapat kemiskinan yang bersifat kultural dan struktural sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih mendasar.
Ia menilai bantuan sosial tetap memiliki fungsi dalam situasi tertentu, tetapi tidak semestinya menjadi tumpuan utama dalam mengatasi kemiskinan.
“Saya tidak sepakat jika bansos menjadi solusi utama, karena itu bisa merawat kemiskinan. Solusi untuk keluar dari kemiskinan cuma satu, yaitu pendidikan,” ujar Emil.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik tekan dalam dialog. Pendidikan dipandang bukan sekadar kebutuhan formal, melainkan instrumen yang dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D, Adi Akbar, juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam upaya keluar dari kemiskinan. Namun, menurutnya, pendidikan perlu dibangun di atas fondasi nilai dan karakter yang kuat.
“Pendidikan adalah solusi dari kemiskinan, tetapi pendidikan yang dimaksud harus dimulai dari pendidikan agama. Pendidikan agama dulu, kemudian pendidikan sains,” kata Adi Akbar.
Ia juga menyatakan siap memperjuangkan aspirasi yang berkaitan dengan persoalan pendidikan, kemiskinan, kepemudaan dan berbagai isu sosial lainnya yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, aktivis mahasiswa Awaluddin menegaskan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
Dari kalangan mahasiswa, Nada Fitri Lestari mengingatkan bahwa kebijakan untuk masyarakat miskin harus lebih diarahkan pada pemberdayaan berkelanjutan.
Menurutnya, bantuan sosial memang diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi pemerintah juga harus menyiapkan jalan agar masyarakat mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
Nada juga menyoroti persoalan kesejahteraan pendidik. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perhatian terhadap kondisi para guru dan tenaga pengajar.
“Kalau kita ingin melihat pengajar yang berkualitas, pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan pendidik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Firdaus menekankan bahwa akses pendidikan harus tetap terbuka bagi masyarakat yang pernah terputus dari sistem pendidikan formal. Menurut dia, kesempatan memperoleh pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B dan Paket C perlu terus diperluas.
Ia mengatakan Daeng Berdampak siap membantu menghubungkan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan dengan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan.
“Kalau ada masyarakat yang membutuhkan ijazah Paket A, B, dan C, silakan hubungi saya. Ada teman yang memiliki lembaga sebagai solusi bagi mereka yang mulai sadar bahwa pendidikan itu penting dan ingin melanjutkan pendidikan melalui program paket,” kata Firdaus.
Dialog Kebijakan Publik yang digelar Daeng Berdampak dan Dispora Kota Makassar itu pada akhirnya menegaskan satu benang merah: memutus rantai kemiskinan membutuhkan kebijakan yang lebih dari sekadar bantuan jangka pendek.
Pendidikan harus diperluas aksesnya, kualitas pembelajaran perlu ditingkatkan, kesejahteraan pendidik harus mendapat perhatian, dan program pemberdayaan masyarakat mesti dirancang secara berkelanjutan.
Dengan demikian, penanganan kemiskinan tidak berhenti pada upaya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi benar-benar membuka jalan bagi masyarakat untuk membangun kemandirian dan masa depan yang lebih baik. (*)
