LUWU TIMUR — Asosiasi Pengusaha Asli Lampia (APAL) mendorong PT Wijaya Karya (WIKA) memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal dalam pekerjaan pembangunan jetty PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di wilayah Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Dorongan tersebut muncul di tengah sorotan masyarakat Lampia terhadap keterlibatan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan port IHIP.
Dalam surat yang disampaikan Aliansi Masyarakat Lampia Bersatu (AMAL Bersatu) kepada Polres Luwu Timur, massa menyatakan menilai pekerjaan port di area PT IHIP belum melibatkan kontraktor dan tenaga kerja lokal secara optimal.
AMAL Bersatu bahkan telah menggelar aksi di depan Kantor Desa Harapan dan area pembangunan port PT IHIP pada 6 Oktober 2026.
APAL Dorong Prioritas bagi Warga Lokal
Dilansir dari MaliliPos.com, Ketua APAL Adil To Amir mengatakan, keterlibatan perusahaan nasional seperti WIKA di Lampia semestinya dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, kesempatan kerja perlu dibuka secara proporsional kepada warga lokal, terutama untuk pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan proyek.
“Terutama untuk pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan proyek,” kata Adil di Malili, Rabu (7/10/2026).
Adil menilai, serapan tenaga kerja lokal tidak harus dimaknai sebagai pemberian pekerjaan tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Sebaliknya, masyarakat lokal perlu diberi kesempatan berdasarkan keahlian dan pengalaman yang mereka miliki.
Usulkan Pemetaan Tenaga Kerja
APAL mengusulkan adanya pemetaan dan pendataan tenaga kerja lokal berdasarkan keahlian serta pengalaman.
Adil menyebut sejumlah bidang yang dapat diisi tenaga kerja lokal apabila sesuai dengan kebutuhan proyek, seperti operator, mekanik, sopir, tenaga administrasi, teknisi, hingga tenaga konstruksi.
“Masyarakat yang memiliki kompetensi seperti operator, mekanik, sopir, tenaga administrasi, teknisi, tenaga konstruksi, dan bidang lainnya dapat memperoleh kesempatan sesuai kualifikasinya,” ujarnya.
Menurut APAL, pola tersebut dapat membantu perusahaan menemukan tenaga kerja yang sesuai sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat Lampia untuk mengambil bagian dalam aktivitas pembangunan di wilayahnya sendiri.
Empat Tuntutan AMAL Bersatu
Sorotan terhadap tenaga kerja lokal juga menjadi salah satu poin utama dalam pernyataan sikap AMAL Bersatu.
Dalam dokumen tertanggal 5 Oktober 2026, AMAL Bersatu menyatakan empat tuntutan terkait proyek pembangunan port PT IHIP.
Pertama, meminta perusahaan memberdayakan tenaga kerja lokal. Kedua, meminta kontraktor reklamasi dan pengerukan pada proyek port PT IHIP dipulangkan.
Ketiga, AMAL Bersatu meminta kontraktor lokal diberdayakan dalam proyek pembangunan port. Keempat, mereka meminta penghentian kedatangan dump truck dan alat berat dari luar untuk pekerjaan di area proyek.
Tuntutan tersebut disampaikan di tengah pandangan AMAL Bersatu bahwa masyarakat Lampia perlu memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Harapan.
Klaim Ada Kesepakatan Sebelumnya
Dalam surat pemberitahuan aksinya, AMAL Bersatu menyebut sebelumnya telah ada kesepakatan yang dibangun pada 16 Juni 2026 di Warkop Mammy, Kecamatan Malili.
Namun, menurut kelompok tersebut, kesepakatan itu dinilai tidak dijalankan sehingga menjadi salah satu alasan mereka menyampaikan pemberitahuan aksi.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan yang tidak hanya menyangkut tenaga kerja, tetapi juga keterlibatan pengusaha lokal serta penggunaan armada dan alat berat dalam proyek pembangunan port.
Rekrutmen Diminta Transparan
APAL berharap PT WIKA membangun mekanisme komunikasi yang terbuka bersama asosiasi pengusaha lokal dan pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Menurut Adil, komunikasi tersebut penting untuk menyampaikan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi, proses perekrutan hingga peluang pengembangan kompetensi.
“PT WIKA dapat membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terbuka dengan APAL serta pemerintah desa atau kelurahan setempat dalam proses informasi kebutuhan tenaga kerja, perekrutan, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal,” katanya.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat di sekitar lokasi proyek diharapkan memperoleh informasi yang sama mengenai kesempatan kerja dan dapat mengikuti proses seleksi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
Dorong Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Selain rekrutmen, APAL juga mendorong adanya pelatihan bagi calon pekerja lokal.
Pelatihan dinilai penting agar tenaga kerja Lampia dapat memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi maupun bidang lain yang terkait dengan proyek.
Bagi APAL, keberadaan proyek tidak hanya diharapkan memberikan lapangan kerja dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.
Kesempatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan, meningkatkan keterampilan, sekaligus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di wilayah Lampia.
APAL Siap Jadi Mitra Komunikasi
Adil mengatakan APAL siap menjadi mitra komunikasi antara perusahaan dan masyarakat lokal.
Menurutnya, komunikasi rutin mengenai kebutuhan proyek dan serapan tenaga kerja dapat membantu mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia di masyarakat.
APAL berharap pola hubungan antara perusahaan, masyarakat dan pelaku usaha lokal dibangun secara terbuka dan proporsional.
“Kami berharap keberadaan proyek PT WIKA dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampia,” ujar Adil.
Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal tetap perlu mengedepankan kompetensi dan kebutuhan proyek, sehingga kepentingan perusahaan dan masyarakat dapat berjalan beriringan.
Dengan demikian, isu serapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan pengusaha Lampia kini menjadi bagian dari dinamika sosial di tengah pembangunan kawasan industri dan fasilitas port IHIP.
Bagi APAL, keberadaan proyek tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka ruang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. (*)
