MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Webinar ASN Adaptif Seri 69 secara daring, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkuat kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendorong inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Webinar bertema ASN Adaptif Ekonomi Produktif: Inovasi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom dan kanal YouTube. Kegiatan ini selaras dengan semangat Hari Jadi Sulsel yang mengusung visi “Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur”.
Kepala BPSDM Sulsel, Muhammad Jufri, mengatakan webinar rutin tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Menurut Jufri, hingga pelaksanaan Seri 68, akumulasi partisipasi webinar ASN Adaptif telah mencapai 161.298 peserta.
“Hingga Seri 68 sebelumnya, akumulasi partisipasi telah mencapai 161.298 peserta. Kehadiran Seri 69 ini diharapkan memberi spirit bagi para ASN agar makin produktif, baik dalam kuantitas maupun kualitas kerja demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Ia berharap materi yang disampaikan dapat mendorong ASN meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.
PLUT Sulsel Perkuat Pendampingan UMKM
Dalam webinar tersebut, Konsultan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM Sulsel, Bahtiar Baso, memaparkan potensi dan tantangan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan.
Ia menyebut usaha mikro mendominasi struktur UMKM di Sulsel dengan proporsi mencapai 99,53 persen. Sementara itu, sekitar 36 persen koperasi disebut masih belum aktif.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel mendorong transformasi layanan melalui pengembangan New PLUT Sulsel dengan pendekatan pelayanan terpadu satu atap atau one stop service.
“Kami di Dinas Koperasi dan UKM mendorong paradigma baru dengan pelayanan satu atap one stop service. Pendampingan tidak lagi pasif menunggu bola di loket, melainkan proaktif, personal, dan berkelanjutan,” jelas Bahtiar.
Menurut dia, PLUT Sulsel menyediakan sejumlah fasilitas inkubasi gratis, antara lain rumah kemasan, studio podcast, serta program pendampingan rutin Senin Ceria dan Kamis Manis.
Program tersebut juga memfasilitasi 152 kuota sertifikasi halal reguler dan telah melayani lebih dari 4.500 UMKM di Sulawesi Selatan.
Pemprov Sulsel Soroti Tantangan Ekspor
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Nining Wahyuni, menyoroti tantangan perdagangan daerah, termasuk penurunan nilai ekspor melalui pelabuhan Sulsel sebesar 22,34 persen.
Menurut Nining, salah satu kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya Surat Keterangan Asal (SKA) pada sejumlah komoditas unggulan nonkopi.
Ia menekankan bahwa kinerja ASN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diukur berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkan, bukan semata-mata jumlah kegiatan atau izin yang diterbitkan.
“Orientasi ASN bukan lagi sekadar kegiatan selesai atau menghitung berapa izin yang terbit, tetapi bagaimana manfaat ekonomi dapat dibuktikan melalui peningkatan kapasitas bisnis, legalitas HAKI, dan terjadinya pembelian berulang,” tegas Nining.
Ia menambahkan, Pemprov Sulsel telah menerbitkan surat edaran gubernur kepada pemerintah kabupaten/kota agar komoditas yang diekspor mencantumkan daerah asalnya.
Langkah tersebut diharapkan membantu memperjelas identitas asal produk sekaligus mendukung penguatan daya saing komoditas daerah di pasar ekspor.
Webinar Jadi Ruang Berbagi Solusi
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya dan berkonsultasi mengenai strategi mengatasi kendala pengembangan koperasi dan UMKM di wilayah masing-masing.
Melalui Webinar ASN Adaptif, BPSDM Sulsel mendorong aparatur pemerintah agar tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mampu menerjemahkan pengetahuan dan inovasi menjadi perbaikan pelayanan publik serta dukungan konkret terhadap produktivitas ekonomi daerah. (*)
