JAKARTA – Keputusan untuk tidak menyertakan perawat dalam tim medis haji 2025 menuai sorotan, terutama dari Komisi VIII DPR RI.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kewenangan terkait tenaga medis berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan pihaknya akan segera berkoordinasi untuk membahas hal ini.
“Iya, masalah dokter dan perawat itu kan wilayahnya Kementerian Kesehatan, nanti kami akan koordinasi,” ujar Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Menag juga membuka kemungkinan untuk tetap menyertakan perawat dalam tim medis, setidaknya dengan komposisi yang sama seperti tahun lalu.
“Iya, seperti tadi, minimum seperti tahun lalu lah semuanya,” tambahnya.
Sorotan terhadap pengurangan tenaga medis ini sebelumnya disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Achmad, yang menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko terhadap layanan kesehatan jemaah haji.
“Masalah tenaga medis. Kalau tahun lalu tenaga medis itu kan dokter satu perawat dua. Nah, tahun ini hanya dokter saja, perawatnya tidak ada,” kata Achmad dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama di Kompleks Parlemen Senayan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan perawat sangat penting untuk membantu dokter dalam menangani jemaah haji yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Ini juga mohon nanti untuk petugas TPHD-nya itu juga diikutkan perawat. Enggak mungkin dokter itu langsung menangani. Jadi kami minta itu perawat didampingi,” tegasnya.
Ketiadaan perawat ini diduga terkait dengan kebijakan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. B
eberapa sektor lain juga mengalami penyesuaian, termasuk jumlah tenaga medis yang dikirim untuk mendampingi jemaah selama di Tanah Suci.
Menag diharapkan segera mengambil langkah untuk memastikan jemaah haji tetap mendapatkan layanan kesehatan yang optimal selama menjalankan ibadah. (*)
