LUWU TIMUR — Himpunan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL RAYA) kembali angkat bicara terkait jebolnya tanggul Sungai Powosoi di Desa Alam Buana, sebuah peristiwa yang menyebabkan banjir setinggi hampir satu meter dan merendam puluhan hektare lahan pertanian warga.
Tokoh pemuda Desa Alam Buana yang juga Ketua Umum PKPT IPMIL RAYA POLTEK ATIM, Ridwan Kurniawan, mengecam lambannya respons pemerintah dalam menangani kerusakan tanggul yang sebenarnya telah lama diketahui.
Ia menilai, bencana ini bukan semata akibat alam, tetapi juga cerminan dari kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Tanggul ini sudah rusak sejak beberapa tahun lalu. Laporan demi laporan sudah diajukan oleh pemerintah desa, tapi respons yang datang hanya sebatas janji survei. Tidak ada tindakan nyata yang benar-benar menyelesaikan masalah,” tegas Ridwan dalam pernyataan resminya, Kamis (17/4/2025).
Menurut Ridwan, perbaikan tanggul sempat dilakukan, namun dinilainya tidak efektif. Belum genap setahun, struktur tanggul kembali jebol, membuktikan bahwa upaya penanganan sebelumnya hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
IPMIL RAYA, lanjut Ridwan, tidak sekadar menyuarakan keluhan, tetapi juga menyerukan tanggung jawab moral dan politis dari pihak yang berwenang.
“Kami mewakili suara masyarakat, terutama para petani yang kini merugi akibat banjir. Mereka kehilangan sumber penghidupan, dan pemerintah belum menunjukkan komitmen serius untuk melindungi mereka. Sampai kapan rakyat harus menjadi korban janji-janji kosong?” katanya.
Ridwan juga menyinggung pentingnya kehadiran negara dalam situasi krisis seperti ini, bukan hanya sebagai penyalur bantuan darurat, tetapi sebagai pengambil keputusan strategis yang berpihak pada rakyat kecil.
“Jika terus begini, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Pemerintah harus segera turun tangan dengan solusi konkret, bukan hanya survei atau tinjauan lokasi yang berulang-ulang tanpa hasil,” tambahnya.
IPMIL RAYA menyerukan agar pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten terkait segera menetapkan langkah penanggulangan jangka pendek maupun jangka panjang untuk menghindari bencana serupa di masa mendatang.
Mereka juga mendorong adanya transparansi dalam proses penanganan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur di wilayah rawan bencana. (*)
