MAKASSAR – Peringatan Hari Kartini 2025 di Sulawesi Selatan menjadi momentum nyata pemberdayaan perempuan. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mengambil langkah konkret dengan menyumbangkan seluruh gaji bulanannya untuk mendukung dua isu krusial di daerah ini, yakni penurunan angka stunting dan pengurangan jumlah anak putus sekolah.
Dalam kegiatan bertajuk Semarak Hari Kartini yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (30/4/2025), Fatmawati menyampaikan komitmen tersebut di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari organisasi perempuan dan jajaran TP-PKK se-Sulawesi Selatan.
“Saya dedikasikan gaji saya setiap bulan untuk penanganan stunting dan anak putus sekolah. Di Sulsel, masih ada sekitar 140 ribu anak yang belum mengenyam pendidikan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Fatmawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.
Fatmawati menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan kesempatan untuk merefleksikan perjuangan R.A. Kartini melalui kerja nyata, terutama dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa kehadiran perempuan dalam berbagai posisi strategis di Sulsel, seperti jabatan wakil gubernur, ketua DPRD, dan kepala daerah, harus berimplikasi langsung pada perubahan sosial yang lebih baik.
“Kita tidak cukup hanya hadir sebagai simbol. Kita harus jadi agen perubahan. Mari kita buktikan bahwa perempuan punya daya pengaruh yang besar untuk menciptakan dampak nyata,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel akan memfokuskan intervensi stunting selama tiga bulan ke depan di 502 desa dan kelurahan prioritas. Dalam pelaksanaannya, Fatmawati mengajak seluruh kader PKK untuk bersinergi dalam menyediakan data akurat dan mendukung aksi kolaboratif lintas wilayah.
“Saya minta dukungan para ketua PKK untuk memastikan intervensi ini tepat sasaran. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Hanya dengan kerja sama, target penurunan stunting bisa kita capai,” imbuhnya.
Di luar isu kesehatan dan pendidikan, Fatmawati juga menyoroti maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai sektor, termasuk sekolah dan rumah ibadah. Ia menekankan bahwa Pemprov tengah menyiapkan regulasi yang akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan.
“Kalau pelakunya adalah guru atau tenaga pendidik, maka akan langsung dinonaktifkan. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan,” tegasnya.
Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya peran ibu sebagai fondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ia juga mengimbau orang tua untuk lebih selektif dalam menitipkan anak serta mendukung program imunisasi.
Naoemi menyampaikan keprihatinan atas masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di beberapa daerah dan meminta para kader PKK untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi kesehatan di masyarakat.
“Jangan sampai anak-anak kita kehilangan hak dasarnya hanya karena kurangnya informasi. Mari kita jadi garda terdepan dalam menjaga tumbuh kembang mereka,” ujarnya.
Peringatan Hari Kartini kali ini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan tidak berhenti di ruang simbolik. Lewat kolaborasi, kebijakan, dan aksi nyata, perubahan dapat diwujudkan dari daerah hingga akar rumput. (*)
