MAKASSAR — Kalangan pengusaha di Indonesia mengungkapkan sejumlah masalah yang menyebabkan ekonomi Indonesia terus merosot laju pertumbuhannya. Hingga kuartal I-2025, hanya mampu tumbuh 4,87%.
Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional hanya tumbuh 4,89% pada kuartal I-2025, terendah dalam lima kuartal terakhir. Padahal, kuartal ini mencakup periode Ramadhan, momentum yang biasanya menjadi pendorong belanja masyarakat.
Setidaknya ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia lesu. Diantaranya daya beli masyarakat lemah dan PHK. Belanja pemerintah alami kontraksi. Tren pelemahan pada investasi. Hingga nilai tukar rupiah yang bergerak tidak stabil.
“Yang saya selalu sampaikan adalah, mekanisme kerja bisnis kalau berjalan baik, janganlah dikotori. Janganlah dibuat masalah. Supaya kita semua ini bisa nyaman. Jangan kita merdeka, tapi perasaan tidak merdeka,” ucap pengusaha asal Sulsel, Latunreng, Ahad (18/5/2025).
Latunreng mengungkapkan, gambaran kondisi ekonomi saat ini tidak bisa dilepas dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait kebijakan efisiensi anggaran. Ini telah memberikan dampak multiplier efek pada sektor-sektor ekonomi.
“Apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pertama pemerintah tidak boleh melakukan pengurangan belanja, kalau pemerintah merem belanja, sama dengan membunuh sektor riil. Efisiensi anggaran itu boleh-boleh saja, tapi pada sektor-sektor tertentu yang berdampak kepada multiplier efek ekonomi itu sebaiknya jangan,” jelasnya.
“Contoh misalnya, ada kegiatan nasional di Makassar, ketika ada kegiatan nasional di Makassar tentu hotel yang dituju, ketika orang Jakarta ke Makassar berarti pesawat terbang sudah ada penumpang. Kemudian membeli avtur, kemudian pesawat terbang menggaji pramugarinya, menggaji pilotnya, coba lihat itu belum sampai ke hotel,” tukasnya.
Dia menerangkan, belanja pemerintah dengan nilai anggaran Rp1 juta saja sudah menggerakan sektor ekonomi yang lain. Tapi kalau dibatasi, tentu tidak akan terjadi pergerakan ekonomi.
“Dalam hitungan ekonomi, belanja pemerintah 1 juta, multiplayer efeknya itu bisa Rp1 miliar. Nah restoran bayar pajak, hotel bayar pajak, kendaraan bayar pajak, pesawat bayar pajak, kira-kira yang merugi pemerintah atau masyarakat dengan adanya belanja ini,” teragnya.
Selain itu, Latunreng mengatakan salah satu faktor karena investasi yang tidak lagi masuk termasuk di Sulsel. Nyaris tidak ada investasi makro yang masuk selama tahun 2025. Kondisi ini memprihatinkan karena pergerakan ekonomi tidak baik-baik saja.
“Yang nanti menghambat itu tadi. Jadi kita harus berbicara makro ekonomi. Investasi itu akan terjadi ketika kondisi ekonomi membaik.
Situasi ini kata dia, dihantui dengan tekanan ekonomi global sehingga negara-negara luar khawatir masuk investasi di Indonesia. Begitu pula bagi investor lokal.
“Nah kita tahu bahwa kondisi ekonomi global ini kan lagi menghadapi guncangan semua. Sedangkan investor itu kan dari negara-negara luar. investor tidak bisa serta-merta langsung menanam modalnya. Jadi kalau misalnya Sulawesi Selatan belum ada, ya kita bilang wajar,” kata dia.
“Kalaupun ada di daerah lain, yakin saya bahwa investor lama itu yang menambah. Jadi misalnya ada investor lain dari Kanada, dari mana, lihat aja dulu apakah baru atau lama. Kalau lama itu hanya menyelesaikan rencananya, yang sebelumnya,” lanjutnya.
Menurutnya, ketiadaan investasi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Sehingga ada kekhawatiran pengusaha terkait dengan ketidakpastian ekonomi.
“Nah ke depan harapan kami dari dunia usaha bahwa bagaimana pemerintah dengan kabinet yang ada ini punya konsistensi terhadap kebijakan. Kita kan lihat ini, ya mohon maaf kalau saya lihat, semua menteri-menteri ini ya jangankan tiap bulan berubah. Tiap minggu masih berubah kebijakannya,” ungkapnya. (**)
