MAKASSAR — Pergerakan ekonomi saat ini mengalami keterlambatan karena dianggap salah satu faktornya adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada APBN TA 2025. Kini, rencana efisiensi anggaran itu akan berlanjut pada APBN tahun mendatang.
Pengamat Ekonomi Unismuh Makassar Abdul Muthalib mengatakan, kondisi ekonomi saat ini hampir di banyak sektor mengalami hal yang sama akibat dampaknya kebijakan efisiensi anggaran. Terutama pada penerimaan negara.
“Pengaruh lesunya ekonomi terhadap kebijakan anggaran. Kondisi ekonomi yang lesu berdampak langsung pada penerimaan negara,” ucap Abdul saat dikonfirmasi, Rabu (21/5/2025).
Abdul menuturkan, kebijakan efisiensi anggaran ini dikhawatirkan akan berimbas luas terhadap penerimaan pajak. Dampaknya nanti akan berpengaruh terhadap negara.
“Terutama dari pajak yang menurun akibat melambatnya aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, potensi terjadinya defisit seharusnya menggerakkan pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi, sehingga dapat memicu perputaran ekonomi.
“Dalam kondisi ekonomi yang melemah, teori fiskal menyarankan penggunaan anggaran defisit sebagai stimulus ekonomi, khususnya melalui proyek-proyek publik dan perlindungan sosial,” bebernya.
“Namun, defisit ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang,” sambungnya.
Akademisi Unismuh Makassar ini menegaskan agar kondisi saat ini pemerintah perlu memastikan kebijakannya termasuk pada belanja APBN TA 2026 tepat sasaran. Salah satunya dengan menyeimbangkan konsolidasi fiskal dan stimulus ekonomi.
“Pemerintah juga harus menyeimbangkan antara konsolidasi fiskal dan stimulus ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan belanja infrastruktur dan perlindungan sosial, menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Disisi lain, Abdul menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada APBN TA 2026 dapat dilakukan. Namun, penggunaan alokasi anggaran harus tepat dan tidak mengabaikan sektor kemudahan investasi.
“Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk memastikan APBN lebih fokus dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional,” tukasnya.
“Ekonomi Indonesia masih memiliki potensi untuk tumbuh positif asalkan efisiensi dilakukan secara cermat tanpa mengorbankan investasi penting,” tambah dia.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, ia berharap pemborosan dapat diminimalisasi sehingga stabilitas fiskal terjaga dan ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
“Namun, pemerintah juga mewaspadai risiko perlambatan ekonomi jangka pendek apabila efisiensi dilakukan secara terlalu ketat tanpa mempertimbangkan dampak sektoral,” pungkasnya. (**)
