MAKASSAR – Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muttalib Hamid, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tekanan fiskal APBN 2026, hingga potensi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi rangkaian persoalan yang dapat memperlemah daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pandangan tersebut disampaikan dalam dialog akbar bertajuk “Menggugat Kebijakan Populis dan Krisis Demokrasi Era Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Malut Makassar di Kopi Aspirasi, Jln Peterani Kota Makassar, Ahad (14/6/2026).
Menurut Abdul Muttalib, kenaikan harga BBM yang dipicu lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menciptakan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama melalui meningkatnya biaya distribusi yang kemudian mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Ketika biaya energi naik, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga langsung memengaruhi harga pangan dan menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah,” ujar Abdul Muttalib.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal pemerintah juga menghadapi tantangan berat. Target defisit APBN 2026 yang dipatok di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB) dinilai semakin sulit dipertahankan apabila beban subsidi energi terus meningkat akibat kenaikan harga minyak global dan pelemahan kurs rupiah.
Menurutnya, ruang fiskal yang semakin sempit membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara agar tidak mengorbankan sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Abdul Muttalib juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki alokasi anggaran sangat besar. Ia mengingatkan adanya potensi crowding-out effect, yakni kondisi ketika pembiayaan program tersebut mengurangi ruang anggaran bagi kebutuhan pendidikan dan layanan kesehatan yang menjadi investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
“Persoalannya bukan pada tujuan programnya, tetapi bagaimana sumber pembiayaannya agar tidak menggeser fungsi-fungsi utama pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Selain itu, ia menilai kenaikan harga Pertamax hingga sekitar 32 persen pada Juni 2026 merupakan cerminan tekanan ekonomi yang berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Kondisi tersebut diperkirakan turut meningkatkan beban APBN melalui kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.
Di sisi lain, Abdul Muttalib mengingatkan bahwa kelas menengah Indonesia tengah mengalami tekanan serius. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah kelas menengah terus menyusut, sementara kenaikan harga pangan dan biaya hidup membuat kemampuan konsumsi masyarakat semakin melemah.
“Ketika harga BBM naik, biaya distribusi meningkat dan harga pangan ikut terdorong naik. Dampaknya paling terasa bagi rumah tangga yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok,” jelasnya.
Ia juga memproyeksikan pasar kerja nasional akan menghadapi tekanan pada triwulan III 2026 dengan potensi meningkatnya PHK, terutama di sektor manufaktur. Generasi muda dinilai menjadi kelompok yang paling rentan karena tingginya tingkat pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja formal.
Menurutnya, jika kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui penguatan industri padat karya, perluasan pelatihan vokasi, perlindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja baru, maka risiko perlambatan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran akan semakin besar.
Sebagai solusi, Abdul Muttalib mendorong pemerintah melakukan reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, serta menjaga stabilitas harga pangan guna melindungi daya beli masyarakat.
“Keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mempertahankan stabilitas fiskal sekaligus melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan,” pungkasnya. (*)
