Berita

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulsel 2024 Capai 1.484 Kasus

Tim Redaksi
×

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulsel 2024 Capai 1.484 Kasus

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR — Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2024 sebanyak 1.484 kasus. Terdiri dari kekerasan terhadap perempuan 1.197 kasus. Lalu kekerasan terhadap anak 981 kasus.

Meski angka itu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun jumlahnya masih cukup tinggi. Dibandingkan tahun 2023, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 1.606 kasus.

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyoroti pentingnya sinergi semua pihak dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk keterlibatan aktif pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, dan mitra komunitas.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama. Sinergi antara pemerintah, bupati/wali kota, serta Tim Penggerak PKK sangat diperlukan,” ucap Fatmawati dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

Fatmawati menegaskan kepada perempuan dan anak untuk bersuara jika mengalami atau menjadi korban dan atau mendapatkan kekerasan. Ia mendorong, korban untuk melapor dan cari bantuan ke pemerintah termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Sulsel.

“Beranilah berkata tidak, lawan ketidaknyamanan, dan jangan diam. Ketika mengalami kekerasan, sampaikan. Jangan simpan sendiri,” jelasnya.

Dia menyampaikan, Pemprov Sulsel komitmen dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Melalui DP3ADALDUKKB Sulsel, pihaknya terus memperkuat layanan perlindungan melalui sinergi dengan dinas terkait di kabupaten/kota serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Salah satunya melalui kehadiran PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), yang menyediakan layanan edukasi, konseling, dan pendampingan oleh psikolog dan tenaga profesional.

Fatmawati menekankan pentingnya keberadaan rumah aman yang aktif dan memadai di setiap daerah. Setiap daerah wajib memiliki rumah aman dengan layanan terpadu. Ini bentuk tanggung jawab memastikan perlindungan nyata bagi penyintas.

“Pastikan semua kabupaten/kota memiliki rumah aman, dan layanan yang lengkap. Ini penting untuk menjamin perlindungan yang nyata,” tegas politisi NasDem itu.

Lebih lanjut, isteri Ketua NasDem Sulsel ini juga menyoroti kekerasan yang terjadi di ruang-ruang yang seharusnya aman seperti sekolah dan tempat ibadah.

“Tempat yang seharusnya mendidik dan meningkatkan keimanan, justru tak jarang menjadi tempat terjadinya kekerasan. Ini menjadi refleksi dan peringatan serius bagi kita semua,” ujar Fatmawati.

“Mungkin ada luka dan trauma, tapi saya percaya kita bisa bangkit bersama. Dengan semangat dan dukungan yang kuat, para penyintas bisa menjadi pribadi yang mandiri dan berprestasi,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengunjungi lima korban kekerasan di Sulsel belum lama ini. Kelima korban itu di antaranya dua merupakan perempuan dewasa dan tiga anak.

Menanggapi situasi tersebut, Menteri PPPA menyatakan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum serta pemulihan para korban.

Dua korban dewasa, AAK (24) dan AUM (19), merupakan korban kekerasan seksual. Sementara korban anak-anak meliputi PS (11) korban kekerasan seksual, SZ (10) dan DIP (9) korban KDRT berupa kompilasi berat.

“Kami hadir untuk mendengarkan langsung dan memastikan bahwa para korban mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan yang layak. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan keadilan,” tuturnya.

Dia menyampaikan, Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Dirinya pun mengapresiasi banyaknya korban yang mulai berani berbicara, namun juga mengingatkan bahwa masih banyak yang belum melapor.

Menteri PPPA mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki tiga program prioritas, yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI); Perluasan Pemanfaatan Call Center; Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.

“Kami memiliki tiga program prioritas yakni, Ruang Bersama Indonesia (RBI), Perluasan Pemanfaatan Call Center, Satu Data tentang Perempuan dan Anak Berbasis Desa,” pungkasnya. (**)