MAKASSAR — Gendang demokrasi akar rumput mulai ditabuh. Di lorong-lororong Kota Makassar, suasana menjelang pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tampak semakin hidup.
Warga ramai berdiskusi, para calon bergerak menyapa dari rumah ke rumah, dan nuansa kebersamaan kembali tumbuh menjelang pesta demokrasi tingkat lingkungan yang baru pertama kali digelar secara serentak oleh Pemerintah Kota Makassar.
Pemilihan yang akan berlangsung pada 3 Desember 2025 itu diikuti 9.211 calon Ketua RT dan 2.169 calon Ketua RW.
Para kontestan ini lahir dari proses pendaftaran yang berlangsung pada 22–24 November di 15 kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon pada 25 November serta pencabutan nomor urut sehari setelahnya.
Secara total, 11.390 calon akan memperebutkan 6.027 kursi RT dan 1.005 kursi RW di seluruh wilayah Kota Makassar.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, A. Anshar, menegaskan bahwa pemilihan tetap digelar sesuai jadwal tanpa penundaan.
Ia memastikan seluruh tahapan berjalan sebagaimana mestinya dan kini memasuki fase akhir melalui sosialisasi dan kampanye terbatas.
“Tidak ada penundaan. Semua proses sudah berjalan sesuai mekanisme. Karena itu, pemilihan tetap dilaksanakan pada tanggal 3 Desember,” ujar Anshar, Kamis (27/11/2025).
Ia menekankan bahwa pemilihan RT/RW bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan visi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Menurutnya, proses demokrasi langsung ini merupakan ruang partisipasi warga yang harus dijaga, sekaligus fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
Sementara itu, suasana di lapangan semakin dinamis. Para calon bergerak cepat menyosialisasikan gagasan, membangun komunikasi dengan warga, dan merajut kepercayaan.
Di sisi lain, masyarakat mulai mempertimbangkan siapa yang paling layak memimpin lingkungan terdekat mereka.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Kartu Keluarga juga rampung pada 27 November, berbarengan dengan dimulainya masa kampanye terbatas pada 27–29 November.
Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari banyaknya warga yang mendaftar sebagai calon—bukan sekadar angka statistik, tetapi gambaran kuatnya semangat untuk terlibat dalam pembentukan pemimpin di tingkat paling dasar.
Puncaknya pada 3 Desember nanti, lorong-lorong Makassar akan menjadi saksi pesta demokrasi yang tumbuh dari interaksi sederhana antarwarga.
Di sinilah demokrasi lokal menemukan maknanya, bukan dari gedung-gedung pemerintahan, tetapi dari halaman rumah dan kebersamaan warga yang ingin lingkungannya dipimpin oleh figur yang mereka percaya.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, memuji langkah Pemkot Makassar yang dinilai memberikan keteladanan dalam praktik demokrasi langsung di tingkat bawah. Menurutnya, pemilihan ini menjadi wadah pendidikan politik praktis bagi masyarakat.
“Pemkot Makassar mengambil langkah positif dengan menyelenggarakan pemilihan RT/RW secara serentak. Ini memberi nilai demokrasi langsung bagi masyarakat,” kata Adi.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis di tingkat RT dan RW, termasuk alokasi anggaran yang bersifat distributif dan sistem pengawasan yang memadai.
Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi Perda dan juknis secara masif agar warga benar-benar memahami aturan pemilihan.
Adi turut membagikan pengalamannya saat proses pemilihan RT/RW pertama kali di Jakarta. Ketika menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, ia sempat terlibat sebagai panitia dan bahkan pernah terpilih sebagai Ketua RT. Pengalaman itu, katanya, bisa menjadi pembelajaran bagi Kota Makassar.
“Harapan kita, pemilihan RT/RW serentak pada 3 Desember dapat berjalan lancar dan tertib sebagaimana pengalaman positif di Jakarta,” ujarnya.
Sebagai akademisi, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari gesekan antarwarga.
“Perbedaan pilihan adalah hal wajar. Yang lebih penting adalah menjaga kerukunan setelah pemungutan suara.”
Adapun berdasarkan data resmi dari 15 kecamatan, jumlah calon terbanyak tercatat di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, dan Rappocini.
Biringkanaya memiliki 1.360 calon untuk RT/RW, Tamalate 1.349 calon, dan Rappocini 1.220 calon.
Sementara Kecamatan Sangkarang menjadi wilayah dengan jumlah calon paling sedikit, yakni 157 orang karena cakupan kelurahan yang lebih kecil dan wilayah kepulauan.
Seluruh dinamika itu menjadi potret bahwa demokrasi di Kota Makassar tumbuh dari tingkat paling dasar—dari lorong, dari ruang keluarga, dan dari semangat warga untuk menghadirkan pemimpin yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. (*)
