MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Nilai tersebut meningkat 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Penetapan tersebut diumumkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Andi Winarno mengatakan, kebijakan upah minimum merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, penetapannya juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026, ketentuan UMP tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses penetapan juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
Kenaikan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya
Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang mencapai 7,21 persen.
Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan UMP Sulsel tercatat sebesar 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.
Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118. Sementara itu, UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.
Menurut Andi Winarno, peningkatan upah merupakan bagian dari upaya memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Meski demikian, kenaikan upah perlu diimbangi peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
UMSP 2027 ditetapkan untuk tiga sektor
Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Besaran UMSP untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut:
Pertambangan, energi, dan kelistrikan: Rp4.293.995,04 per bulan.
Industri pengolahan dan ritel: Rp4.235.702,42 per bulan.
Aktivitas jasa: Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.
Andi Winarno berharap penerapan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Ia juga menegaskan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Pemprov Sulsel mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar pekerja di bawah upah minimum, serta tidak mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.
Penetapan melalui dialog pekerja dan pengusaha
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP 2027 yang melibatkan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.
Jayadi menjelaskan, Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.
Dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara kalangan pengusaha mengusulkan angka pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.
Ia berharap keputusan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Pemprov Sulsel, lanjut Jayadi, akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (*)













