LUWU UTARA — Sorotan terhadap minimnya kunjungan reses anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III di Luwu Raya membuka kembali diskusi mengenai kekuatan representasi politik kawasan tersebut di parlemen pusat.
Ketua Umum Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Luwu Utara, Erwin S. Wijaya, menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan frekuensi kunjungan legislator, tetapi juga dengan belum kuatnya persatuan politik masyarakat Luwu Raya dalam menentukan wakilnya.
Erwin mendukung kritik yang disampaikan Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan. Menurutnya, sikap KKLR merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan daerah yang patut mendapat perhatian.
“Saya kira ini hal yang bagus. Kita setuju dengan sikap KKLR,” kata Erwin saat dimintai tanggapan, Kamis (19/11/2026).
Ia berpandangan, salah satu faktor yang memengaruhi kurangnya perhatian terhadap Luwu Raya adalah keterwakilan di DPR RI yang tidak berasal dari putra-putri daerah. Menurut Erwin, legislator yang terpilih cenderung memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah yang menjadi basis politik masing-masing.
Di sisi lain, Luwu Raya selama ini kerap menjadi arena perebutan suara berbagai calon legislatif. Namun, masyarakat dinilai belum memiliki konsolidasi politik yang cukup kuat untuk mengantarkan satu figur lokal dengan dukungan signifikan ke parlemen.
Erwin melihat lemahnya persatuan dan kepercayaan terhadap calon dari putra-putri daerah ikut menyebabkan suara pemilih terpecah ke sejumlah kandidat. Akibatnya, potensi suara politik Luwu Raya belum terkonsolidasi menjadi kekuatan representasi yang kuat.
Persatuan Politik Tentukan Kekuatan Representasi
Bagi Erwin, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Penguatan persatuan masyarakat dan kepercayaan terhadap figur lokal dinilai penting agar kepentingan Luwu Raya memiliki daya tawar lebih kuat dalam kontestasi politik maupun pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Ia mengajak masyarakat tidak hanya menjadikan momentum pemilu sebagai ajang menentukan pilihan, tetapi juga membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya keterwakilan daerah.
Dengan konsolidasi politik yang lebih baik, berbagai persoalan pembangunan dan kepentingan masyarakat Luwu Raya diharapkan dapat diperjuangkan secara lebih konsisten di tingkat pusat.
Meski memberikan catatan kritis terhadap keterwakilan politik, Erwin tidak menafikan kontribusi anggota DPR RI yang telah memberikan perhatian kepada kawasan tersebut. Ia secara khusus menyebut anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Unru Baso atau Ubas.
Menurut Erwin, Ubas telah menunjukkan perhatian dan kontribusi besar bagi Luwu Raya. Namun, ia mengakui bahwa intensitas kunjungan resmi melalui agenda reses masih dinilai kurang.
“Kecuali pada kasus Ubas, saya lihat ada perhatian dan kontribusi yang besar pada Luwu Raya. Walaupun mungkin, jadwal kunjungan resmi melalui kegiatan reses agak kurang,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Erwin membedakan antara kontribusi legislator terhadap daerah dan kehadiran formal melalui agenda reses. Keduanya, menurut perspektif yang disampaikannya, tetap penting dalam mengukur kualitas hubungan wakil rakyat dengan masyarakat di daerah pemilihan.
Kritik Reses Berawal dari Minimnya Informasi Kunjungan
Sorotan terhadap reses anggota DPR RI Dapil Sulsel III menguat setelah pemberitaan media menyebut hanya anggota DPR RI dari Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung, yang terkonfirmasi berkunjung ke Kota Palopo selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Kunjungan tersebut dikabarkan berlangsung dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palopo pada akhir Oktober. Sementara itu, informasi mengenai agenda lima anggota DPR RI lainnya di Palopo pada periode yang sama belum ditemukan.
Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulsel, Ir. Hasbi Syamsu Ali, merespons persoalan tersebut pada 17 November 2026. Ia menyayangkan minimnya informasi mengenai kehadiran legislator di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo yang secara keseluruhan dihuni sekitar 1,3 juta penduduk.
“Reses adalah hak konstitusional rakyat untuk bertemu wakilnya,” ujar Hasbi.
Ia meminta anggota DPR RI membuka jadwal, lokasi, dan laporan hasil reses kepada publik. Hasbi juga menekankan pentingnya memastikan Luwu Raya masuk dalam agenda kunjungan berikutnya.
Selain itu, ia menyinggung kursi Dapil Sulsel III yang ditinggalkan Rusdi Masse dan masih menunggu proses penggantian antarwaktu (PAW). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat Luwu Raya untuk sementara kehilangan satu suara di parlemen.
Dapil Sulsel III mencakup sembilan kabupaten/kota, yakni Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Empat daerah terakhir merupakan bagian dari kawasan Luwu Raya.
Gelombang Evaluasi dari Berbagai Elemen
Kritik terhadap pelaksanaan reses juga datang dari berbagai kalangan. Mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo, Sabar Al Jihad, menyebut sorotan KKLR sebagai bentuk kontrol demokratis yang diperlukan. Ia mendorong pergeseran dari politik transaksional menuju politik kebijakan agar aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan di parlemen.
Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM-LUTIM) turut mempertanyakan bagaimana aspirasi masyarakat dapat dihimpun apabila anggota DPR RI Dapil Sulsel III jarang turun ke daerah untuk melaksanakan reses.
Dari kalangan masyarakat adat, Pemuka Dewan Adat Suku Padoe, Ameria Sinta, meminta perhatian legislator terhadap persoalan wilayah adat, tanah ulayat, dan hutan adat di tengah ekspansi pertambangan. Ia juga meminta agenda reses diumumkan secara terbuka agar masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.
Sementara itu, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) mendorong pelaksanaan reses yang transparan, merata, dan terukur. KOPEL menilai kinerja anggota DPR tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan, tetapi juga harus memperhatikan keterbukaan informasi, pemerataan perhatian, dan kejelasan tindak lanjut aspirasi.
Ketua Dewan Guru Besar UIN Palopo, Prof. Abdul Pirol, mengingatkan pentingnya tetap berprasangka baik.
Menurutnya, ada kemungkinan kegiatan reses telah dilakukan tetapi belum terpantau publik, atau terdapat kendala tertentu. Meski demikian, ia menilai publikasi kegiatan anggota DPR penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menguatnya berbagai suara tersebut menunjukkan bahwa persoalan reses telah berkembang menjadi evaluasi lebih luas terhadap hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di daerah pemilihan. (*)















