LUWU UTARA — Polemik sengketa lahan eks Unit Pelaksana Cabang Dinas Kehutanan (UPCDK) di Jalan A. Yani, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, memanas menyusul adanya desakan pengosongan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Luwu Utara, Sam Sumastono menilai langkah tersebut keliru karena sengketa kepemilikan lahan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Ia menjelaskan desakan itu bermula dari surat pengosongan yang dilayangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan tenggat tiga hari, disusul dua kali surat dari Satpol PP bertenggat dua hari.
Padahal, lanjut dia gugatan yang sempat diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Masamba berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima karena dinilai bukan kewenangannya, sehingga belum ada putusan menang maupun kalah.
“Status tanah belum inkracht, sementara bangunan eks UPCDK yang sejak tahun 2000 atau selama 26 tahun tidak dipelihara hingga rusak telah direnovasi 80 persen sebagai bangunan pribadi sekaligus Sekretariat DPD Perindo Luwu Utara,” ujar Sam Sumastono dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Sam menguraikan kronologi, bahwa tanah tersebut awalnya dimiliki W.J. Sabandar pada 1971 sebelum dipinjam Kanwil Kehutanan pada 1973 untuk kantor UPCDK. Setelah UPCDK dihapus pada 2000 dan dialihkan ke Pemkab Luwu Utara.
“Bangunan kosong itu sempat dijadikan rumah dinas pada 2001 atas rekomendasi Bupati,” ungkapnya.
Pada 2004, Ny. W.J. Sabandar menjual tanah tersebut kepada keluarga Ny. Sam Sumastono yang dilengkapi surat keterangan tanah (SKT) desa serta pernyataan tidak pernah dihibahkan maupun dijual ke Pemprov.
“Pemkab Luwu Utara juga sempat menerbitkan surat keterangan pembelian pada 2014 dan mengajukan permohonan peninjauan status aset kepada Gubernur Sulsel pada 2024, namun ditolak,” katanya.
Dirinya menegaskan tentang permintaan pengosongan, bahwa kuasa hukum keluarga telah menyurat ke DLHK & Satpol PP sebanyak tiga kali yg terkait putusan pengadilan belum inkracht.
“Oleh karena itu jika ada perbuatan yang dipaksakan atau kekerasan dapat berakibat pada pelanggaran hukum,” tegasnya.
Merespons ancaman pembongkaran, ia mengatakan kuasa hukum keluarga telah melayangkan surat permohonan perlindungan keamanan ke Polsek Masamba dan Polres Luwu Utara.
Sebelumnya, Ketua DPW Perindo Sulsel Abdul Hayat Gani juga meminta Pemprov mengkaji ulang rencana pengosongan secara bijak. Sementara Biro Hukum Setda Pemprov Sulsel belum memberikan tanggapan resmi. (*)

























