Berita

Ramai Sorotan Publik terhadap Reses DPR RI, KOPEL Minta Pemerataan Kunjungan ke Daerah

Tim Redaksi
×

Ramai Sorotan Publik terhadap Reses DPR RI, KOPEL Minta Pemerataan Kunjungan ke Daerah

Sebarkan artikel ini
Herman Direktur KOPEL
Herman, Direktur KOPEL Indonesia (Foto: IST)

MAKASSAR — Pelaksanaan reses anggota DPR RI mulai mendapat sorotan publik, terutama terkait pemerataan kunjungan legislator ke berbagai wilayah daerah pemilihan.

Di Sulawesi Selatan, kritik antara lain disampaikan Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, bersama sejumlah tokoh masyarakat yang mempertanyakan minimnya kunjungan legislator Senayan ke Luwu Raya selama masa reses periode 9 Oktober–9 November 2026.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Menanggapi sorotan tersebut, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) meminta agar anggota DPR RI memberikan perhatian yang proporsional kepada seluruh wilayah daerah pemilihan.

KOPEL menilai, luasnya cakupan daerah pemilihan tidak boleh menjadi alasan bagi sebagian wilayah kehilangan akses untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Dalam keterangannya di Makassar, Kamis (19/11/2026), Direktur Eksekutif KOPEL, Herman, menyampaikan lima catatan penting terkait pelaksanaan reses anggota DPR RI. Salah satu penekanannya adalah perlunya pemerataan agenda kunjungan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.

Menurut KOPEL, perencanaan reses perlu memperhatikan sebaran geografis, jumlah penduduk, karakteristik persoalan, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Dengan begitu, pelaksanaan reses tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih adil.

BACA JUGA:  Ketua HAM-LUTIM Soroti Minimnya Reses DPR RI Dapil Sulsel III, Khawatir Aspirasi Luwu Raya Terabaikan

Kedua, KOPEL menekankan pentingnya keterbukaan agenda dan pelaksanaan reses. Anggota DPR diminta memublikasikan jadwal, lokasi, serta bentuk kegiatan agar masyarakat mengetahui kapan dan di mana mereka dapat bertemu langsung dengan wakilnya untuk menyampaikan aspirasi.

Keterbukaan tersebut bukan hanya membuka ruang partisipasi warga, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara untuk kegiatan kedewanan.

Reses Harus Berdampak bagi Masyarakat

Ketiga, KOPEL meminta agar laporan hasil reses dapat diakses publik. Masyarakat berhak mengetahui persoalan yang telah dihimpun oleh wakilnya, bagaimana aspirasi tersebut dipetakan, serta melalui mekanisme apa aspirasi itu diperjuangkan di DPR.

Menurut KOPEL, laporan reses tidak semestinya hanya menjadi dokumen internal kelembagaan. Informasi tersebut perlu dibuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana persoalan dan kebutuhan daerah telah diperhatikan oleh wakil rakyat.

BACA JUGA:  KOPEL Bongkar Celah Korupsi di Balik Sewa Lahan Pemkab Lutim ke PT IHIP

Keempat, KOPEL menekankan pentingnya tindak lanjut yang terukur terhadap setiap aspirasi masyarakat. Persoalan yang disampaikan warga tidak boleh berhenti pada pencatatan atau penyampaian dalam forum pertemuan.

Anggota DPR perlu menjelaskan bagaimana aspirasi tersebut diperjuangkan melalui komisi, rapat kerja dengan kementerian dan lembaga, pembahasan anggaran, maupun instrumen pengawasan lainnya.

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai aspirasi yang belum dapat diperjuangkan, termasuk alasan dan kendala yang menyertainya. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui bahwa aspirasinya telah diterima, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan dan hasil perjuangannya di parlemen.

Kelima, KOPEL mendorong adanya mekanisme evaluasi publik terhadap kinerja representasi politik anggota DPR. Kinerja wakil rakyat tidak cukup dinilai berdasarkan seberapa sering mereka melakukan kunjungan ke daerah pemilihan.

Evaluasi juga harus mencakup kualitas dialog dengan masyarakat, pemerataan jangkauan kunjungan, keterbukaan informasi, konsistensi dalam mengawal aspirasi, serta hasil perjuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memiliki dasar untuk menilai sejauh mana mandat politik yang diberikan melalui pemilu benar-benar dijalankan oleh para wakil rakyat.

BACA JUGA:  KOPEL Bongkar Celah Korupsi di Balik Sewa Lahan Pemkab Lutim ke PT IHIP

Herman juga berpandangan bahwa persoalan transparansi dan dokumentasi reses tidak boleh dibebankan hanya kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

“Sekretariat DPR, fraksi, dan alat kelengkapan dewan perlu memastikan tersedianya sistem informasi dan dokumentasi kegiatan reses yang dapat diakses masyarakat,” jelasnya.

Sistem tersebut diharapkan memudahkan publik mengetahui agenda kegiatan, hasil penyerapan aspirasi, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh anggota DPR.

Bagi KOPEL, pemerataan kunjungan merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas representasi politik. Setiap wilayah dalam daerah pemilihan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan akses kepada wakilnya di parlemen.

Reses, karena itu, harus menjadi ruang perjumpaan yang inklusif antara wakil rakyat dan masyarakat di seluruh wilayah daerah pemilihan. Bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana untuk mendengar persoalan daerah dan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan di tingkat pusat. (*)