JAKARTA — Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan upaya mengganggu hingga menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik kini berfokus menelusuri bukti pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan yang menjadi unsur penting dalam konstruksi perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan penyidik harus memastikan adanya rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana makar. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, serta pengumpulan barang bukti hasil penggeledahan.
“Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana. Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo, Kamis (19/11/2026).
Sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 orang saksi dalam waktu sekitar satu pekan. Bareskrim juga menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti yang dapat menjelaskan rangkaian dugaan perbuatan tersebut.
Penggeledahan tidak hanya dilakukan di posko kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik juga menyisir sejumlah lokasi lain hingga dini hari guna menelusuri dugaan persiapan dan permulaan pelaksanaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Bukti Tidak Hanya Berdasarkan Informasi Media Sosial
Susatyo menegaskan, penyidik tidak serta-merta menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai dasar penarikan kesimpulan. Setiap informasi yang diterima tetap harus didalami dan dicocokkan dengan dokumen serta alat bukti yang ditemukan.
“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” ujarnya.
Dalam penyidikan ini, Bareskrim menggunakan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penyidik mendalami dugaan makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, serta permufakatan jahat yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Perkara ini juga dikaitkan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dalam prosesnya, seluruh tersangka dalam perkara penyadapan ilegal telah diperiksa sebagai saksi untuk mendalami kemungkinan keterkaitan dengan perkara dugaan makar.
Gelar Perkara Libatkan Sejumlah Unsur Pengawasan
Meski telah memeriksa puluhan saksi, Susatyo belum mengungkap kemungkinan adanya tersangka baru maupun pihak yang diduga menjadi pengguna akhir (end user) dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Bareskrim terlebih dahulu menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Propam, Itwasum, Kompolnas, serta sejumlah ahli terkait.
Selanjutnya, penyidik menjadwalkan ekspose bersama tim jaksa penuntut umum pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan konstruksi hukum dan kecukupan alat bukti sebelum perkembangan perkara disampaikan kepada publik.
Susatyo menegaskan, penyidik ingin memastikan dugaan tindak pidana makar benar-benar didukung fakta dan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif.
“Kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,” tegasnya. (*)
















