MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai mengarahkan kebijakan yang lebih konkret untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor jurnalistik.
Salah satunya melalui fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi jurnalis yang aktif meliput kegiatan pemerintahan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen tersebut saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Kamis (30/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Munafri menyampaikan kesiapan pemerintah kota untuk menanggung biaya keikutsertaan wartawan dalam UKW yang dijadwalkan berlangsung pada 21–22 Mei 2026 di Makassar.
“Kami ingin memastikan wartawan yang bertugas di Balai Kota memiliki standar kompetensi yang jelas. UKW menjadi salah satu instrumen penting untuk itu,” ujar Munafri.
Pada tahap awal, fasilitasi ini akan difokuskan kepada wartawan yang selama ini melakukan peliputan rutin di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Meski kuota peserta terbatas, pemerintah kota berupaya agar kelompok tersebut mendapat prioritas dalam gelombang pertama.
Langkah ini, menurut Munafri, merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pers yang profesional, kredibel, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Ia juga membuka peluang perluasan program secara bertahap, dengan mekanisme yang akan disusun lebih lanjut.
“Kalau ini berjalan baik, tentu ke depan bisa diperluas. Tapi tetap harus ada sistem yang objektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain dukungan peningkatan kompetensi, Pemkot Makassar juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi wartawan.
Media center di Balai Kota dilengkapi dengan sarana kerja seperti komputer, meja, kursi, televisi, hingga fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang aktivitas peliputan.
Munafri menilai, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun kemitraan yang sehat dengan media, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi insan pers.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi hubungan pemerintah dengan media. Pemkot Makassar, kata dia, berkomitmen menjaga komunikasi yang transparan dan rutin dengan wartawan.
“Kami ingin hubungan ini berjalan dua arah. Pemerintah terbuka, media juga menjalankan fungsi kontrol secara profesional,” tambahnya.
Ketua PWI Sulawesi Selatan, Daswar M. Rewo, menyambut positif dukungan tersebut. Ia menilai fasilitasi UKW akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan standar kerja jurnalistik di daerah.
“Kami mengapresiasi komitmen Wali Kota Makassar. Ini langkah penting dalam memperkuat profesionalisme wartawan,” ujarnya.
Daswar juga menambahkan, PWI ke depan akan memperluas keterlibatan generasi muda dalam berbagai program organisasi, termasuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi ini diharapkan mampu mendorong kualitas pemberitaan yang lebih akurat, berimbang, dan edukatif, sekaligus memperkuat peran media dalam mendukung pembangunan daerah. (*)
