MAKASSAR — Masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang kini memiliki akses transportasi laut gratis yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga.
Layanan tersebut mulai dioperasikan melalui kapal KM Banawa Nusantara 27 atau yang dikenal dengan sebutan Pete-pete Laut. Program ini ditandai dengan peluncuran perdana oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).
Munafri mengatakan kehadiran Pete-pete Laut merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Menurutnya, persoalan konektivitas tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga memengaruhi pelayanan publik serta percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.
“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” kata Munafri.
Ia menegaskan layanan transportasi tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat. Karena itu, kapal yang dioperasikan pemerintah tidak diposisikan sebagai layanan komersial, melainkan fasilitas publik yang harus dimanfaatkan dan dijaga bersama.
“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Tidak ada tarif yang ditentukan, semuanya gratis untuk masyarakat di pulau-pulau,” ujarnya.
Dalam operasional awalnya, kapal akan melayani rute Pulau Barrang Lompo, Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke titik keberangkatan.
Pemkot Makassar berharap layanan ini dapat membantu mobilitas pelajar, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang selama ini mengandalkan transportasi laut dengan biaya yang tidak selalu terjangkau.
Munafri juga menilai kehadiran Pete-pete Laut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk kawasan kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.
“Saya ingin memastikan akses masyarakat menjadi lebih mudah. Pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui satu armada belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan operasional sebagai dasar penambahan armada pada masa mendatang.
“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung kebutuhan biaya dan operasional agar penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain memperluas akses transportasi, Pemkot Makassar menaruh perhatian besar pada aspek keselamatan pelayaran. Munafri meminta seluruh standar keamanan dipenuhi, mulai dari ketersediaan jaket pelampung hingga sistem komunikasi kapal yang memadai.
“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Rheza menjelaskan armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan Dishub Makassar.
Ia menyebut seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi pelaut dengan sertifikasi keselamatan yang dipersyaratkan.
“Awak kapal terdiri atas lima orang, yakni kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal. Seluruhnya telah memiliki sertifikasi keselamatan yang menjadi syarat operasional pelayaran,” jelas Rheza.
Menurut dia, program Pete-pete Laut tidak memerlukan alokasi anggaran baru karena memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya. Adapun untuk mendukung operasional selama setahun, pemerintah telah menyiapkan anggaran bahan bakar serta biaya pemeliharaan kapal dan jasa operator.
Rheza menambahkan, layanan Pete-pete Laut dijadwalkan beroperasi rutin setiap hari Senin berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat.
Rute tersebut dipilih karena sejumlah pulau yang dilayani masih memiliki keterbatasan akses transportasi reguler.
Meski demikian, Dishub masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur. Beberapa pulau tujuan belum memiliki dermaga yang memadai dan kedalaman perairan yang cukup untuk disandari kapal berukuran besar.
“Kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif agar kapal yang lebih besar bisa bersandar dengan aman dan nyaman,” kata Rheza.
Melalui layanan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap konektivitas antar pulau semakin kuat, sekaligus membuka akses yang lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan. (*)
