JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-35 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3–5 Agustus 2026.
Forum yang mempertemukan pengusaha dari 36 provinsi dan 368 kabupaten/kota ini menjadi momentum merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan tantangan struktural dalam negeri.
Dalam konferensi pers pra-Rakerkonas di Jakarta, Selasa (28/7/2026), Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan yang datang secara bersamaan, mulai dari gejolak geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, hingga tingginya biaya produksi dan logistik.
“Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya,” ujar Shinta.
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perlambatan aktivitas industri. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026, menjadi posisi terendah dalam setahun terakhir. Sementara itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga mengalami penurunan dari 54,12 pada Januari menjadi 52,90 pada Juni 2026, meski masih berada di atas level ekspansi.
Selain itu, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.200 per dolar Amerika Serikat dan masih bertahan di atas Rp18.000 sepanjang Juli 2026. Di sisi lain, biaya logistik nasional mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di kawasan.
Shinta menjelaskan ketidakpastian global semakin meningkat pasca-konflik geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia berfluktuasi tajam. Setelah sempat mencapai sekitar 120 dolar AS per barel, harga minyak turun ke kisaran 70–80 dolar AS sebelum kembali naik mendekati 100 dolar AS.
“Bagi pelaku usaha, persoalan utamanya bukan semata harga minyak, melainkan sulitnya memproyeksikan biaya logistik, distribusi, dan produksi di tengah ketidakpastian yang terus berlangsung,” katanya.
Terkait meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), Shinta menilai kondisi tersebut bukan hanya dialami Indonesia.
“Hampir semua negara sedang menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Yang membedakan adalah seberapa cepat kebijakan mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar,” ujarnya.
Untuk memperkuat daya saing nasional, APINDO mendorong percepatan penyelesaian dan implementasi berbagai perjanjian perdagangan internasional, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Menurut Shinta, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, penyelesaian hambatan berusaha secara menyeluruh, serta kolaborasi yang berorientasi pada implementasi solusi.
Sementara itu, Ketua Bidang UMKM APINDO, Ronald Walla, menegaskan ketahanan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran UMKM.
Ia menyebut UMKM saat ini menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia, menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional, serta memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap total investasi.
“UMKM merupakan tulang punggung nyata perekonomian Indonesia, bukan sekadar sektor pendukung,” ujarnya.
Makassar Jadi Tuan Rumah
Rakerkonas APINDO ke-35 dipusatkan di Makassar sebagai bentuk komitmen organisasi mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan, Suhardi, mengatakan Makassar memiliki posisi strategis sebagai gerbang perdagangan dan logistik kawasan timur Indonesia.
“Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur memiliki potensi besar di sektor pangan, perikanan, energi, dan ekonomi maritim. Rakerkonas ini menjadi momentum mempertemukan potensi tersebut dengan para investor,” katanya.
Ia menambahkan panitia menargetkan sekitar 1.000 peserta dan tamu undangan menghadiri rangkaian kegiatan.
Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO, Catharina Widjaja, mengatakan forum tersebut juga akan dihadiri jaringan pelaku usaha internasional dan para duta besar negara sahabat.
Kehadiran ratusan delegasi diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan, transportasi, kuliner, pariwisata, hingga UMKM lokal di Makassar.
Hadirkan Menteri dan Tokoh Nasional
Rakerkonas akan diawali dengan Business Investment Forum and Expo pada 3 Agustus 2026, dilanjutkan pembukaan resmi pada 4 Agustus yang menghadirkan sejumlah menteri, kepala daerah, pimpinan organisasi pengusaha, serta tokoh nasional.
Beberapa pejabat yang dijadwalkan hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Selanjutnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Dewan Pertimbangan APINDO Sofjan Wanandi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie.
Pada hari terakhir, 5 Agustus, peserta dijadwalkan mengunjungi sentra UMKM di Makassar.
Selain merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi, Rakerkonas juga akan mengevaluasi tujuh program strategis APINDO selama satu tahun terakhir, mulai dari agenda ketenagakerjaan, advokasi kebijakan, penyelesaian hambatan berusaha, pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, APINDO Investment Unit, APINDO Family Business Network, hingga program APINDO UMKM Merdeka, Gerakan Pengusaha Mengajar, dan GAS-KIPAS Stunting.
Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar, menegaskan Rakerkonas bukan sekadar agenda seremonial.
“Forum ini menjadi ruang pertanggungjawaban sekaligus penajaman arah kerja organisasi agar semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global,” ujarnya. (*)
