MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki penggunaan teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat di wilayah kepulauan.
Inovasi tersebut diarahkan terutama untuk enam pulau berpenghuni di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang selama ini menghadapi persoalan ketersediaan air tawar dengan kondisi yang berbeda-beda.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, teknologi desalinasi dengan sistem Reverse Osmosis (RO) berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepulauan terhadap pasokan air dari daratan.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri seusai menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Enam Pulau Jadi Prioritas
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri atas delapan pulau. Dari jumlah tersebut, enam pulau dihuni masyarakat, sementara dua lainnya tidak berpenghuni.
Karena program tersebut ditujukan untuk memperkuat pelayanan dasar, Pemkot Makassar akan memprioritaskan pulau-pulau yang memiliki penduduk.
Tahap awal dilakukan melalui survei lapangan untuk memastikan teknologi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi geografis, kontur wilayah, kebutuhan air, serta karakteristik masing-masing pulau.
Tim PT Prolink Intidata Nusantara dijadwalkan melakukan survei pada Rabu (30/9/2026) di Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo.
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi. Tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” kata Munafri.
Menurut dia, kecanggihan teknologi bukan satu-satunya pertimbangan. Pemerintah harus memastikan sistem yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dioperasikan secara berkelanjutan.
Karena itu, pembahasan awal turut melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memberikan masukan teknis.
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Kondisi Air Bersih Tidak Seragam
Munafri mengungkapkan, persoalan air bersih di kawasan kepulauan Makassar tidak memiliki kondisi yang seragam.
Sebagian pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan sumber air dan harus memanfaatkan air payau untuk kebutuhan sehari-hari.
Dalam kondisi tertentu, masyarakat bahkan harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar.
“Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota. Karena air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” ujarnya.
Persoalan air bersih juga dinilai berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat kepulauan. Sejumlah pulau memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, termasuk ketersediaan air.
Menurut Munafri, penyediaan air bersih karena itu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan kawasan kepulauan secara keseluruhan.
“Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini,” katanya.
Produksi 250 Liter per Jam
Teknologi yang sedang dijajaki Pemkot Makassar memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam.
Sistem tersebut memanfaatkan teknologi RO untuk memproses air laut dengan memisahkan kandungan garam sehingga menghasilkan air tawar. Air hasil pengolahan selanjutnya tetap harus melalui pengujian untuk memastikan kualitasnya memenuhi persyaratan air minum.
Munafri menyebut, berdasarkan teknologi yang dipaparkan, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi hasil desalinasi, sementara sisanya menjadi air dengan kadar garam lebih tinggi.
Air hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan.
“Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Andalkan Energi Matahari
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Pemkot Makassar adalah sumber energi untuk mengoperasikan fasilitas desalinasi.
Sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kondisi tersebut membuat biaya operasional dan distribusi energi menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, penggunaan panel surya menjadi bagian penting dalam konsep teknologi yang sedang dikaji.
“Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri,” kata Munafri.
Menurut dia, energi surya dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan, terutama untuk mengurangi ketergantungan fasilitas pengolahan air terhadap pasokan listrik berbasis genset.
Meski demikian, Pemkot Makassar masih perlu menghitung kebutuhan energi, kapasitas panel surya, sistem penyimpanan daya, hingga biaya pemeliharaan sebelum teknologi tersebut diterapkan.
“Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan,” ujarnya.
Masuk Rencana Penganggaran
Munafri mengatakan, Pemkot Makassar berencana mengupayakan program penyediaan air bersih tersebut masuk dalam rencana penganggaran pemerintah kota.
Besaran anggaran dan skema penerapannya akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis teknologi yang akan digunakan.
Pemerintah juga akan menghitung sejumlah aspek sebelum menentukan lokasi pembangunan fasilitas, mulai dari kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas air laut sebagai sumber baku, hingga jumlah penduduk yang akan dilayani.
Perhitungan tersebut dinilai penting agar fasilitas yang dibangun tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Bagi Munafri, rencana desalinasi air laut bukan sekadar proyek penerapan teknologi baru. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” tandasnya. (*)
